jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, peraturan daerah harus memperhatikan kepentingan semua pihak terdampak. Tidak ideal sebuah produk hukum hanya menguntungkan satu pihak saja.
Dalam konteks Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), meski bertujuan menjaga kesehatan masyarakat, kepentingan para perokok pun tak boleh dilupakan. "Tapi selain itu, juga harus melihat industri rokoknya. Raperda yang disusun memang harus melihat kepentingan berbagai elemen," ujar Margarito dalam acara diskusi di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/6).
BACA JUGA: Happy Birthday, Ahok
Menurut Margarito, Raperda KTR yang saat ini tengah digodok DPRD DKI Jakarta, harus bisa berfungsi sebagai penyeimbang. Sehingga tidak hanya sebatas pelarangan dan pembatasa area merokok saja.
Pasalnya, secara tidak langsung dengan Raperda KTR akan mengurangi produksi rokok itu sendiri. Artinya, petani tembakau pun akan terancam.
BACA JUGA: Diundang Teman Ahok, Adian: Saya Tak Minat Main Tebak-tebak Buah Manggis
"Dalam hal ini aspek ekonomi harus tetap berjalan karena ada unsur dari segi produsen. Juga dalam segi sumber manusia petani tembakau harus bisa tetap bekerja. Secara teknis perda itu juga perlu dilihat secara mendalam. Jadi bukan hanya sekadar menerbitkan perda," katanya.
Sementara anggota Baleg DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan raperda KTR tersebut. Namun, dia berjanji akan mengakomodasi keinginan dari berbagai kalangan, mulai dari produsen rokok, petani tembakau sampai masyarakat anti rokok.
BACA JUGA: Publik Ingin Ahok Maju Lewat Jalur Parpol
"Rapat dengar pendapat, akan kami lakukan. Kami akan coba akomodir seluruh pihak agar raperda ini juga tidak merugikan salah satu pihak," katanya.
Dia mencontohkan, dampak rokok memang membahayakan baik yang aktif mengisap maupun pasif. Karena itu, pembatasan tempat merokok harus dilakukan.
Namun, di sisi lain harus diakui bahwa banyak yang menggantungkan hidup dari rokok. Seperti petani tembakau hingga penjual rokok itu sendiri. "Intinya kami tidak ingin ada diskriminasi atau ada pihak yang dirugikan. Selain melihat dari segi dampak kesehatan, juga melihat banyaknya nasib warga kecil bergantung dengan produsen rokok. Selain juga perlu dilihat, rokok juga sebagai penghasil pajak yang besar melalui cukai," pungkas politikus PDIP itu. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PDIP Prediksi Verifikasi KTP Ahok Senilai 4 Bangunan SD
Redaktur : Tim Redaksi