Perencanaan Daerah Masih Amburadul

JAKARTA - Kebijakan otonomi daerah (otda) tampaknya perlu dievaluasi secara menyeluruhSebab, rakyat belum merasakan kesejahteraan seperti diamanatkan undang-undang

BACA JUGA: Akbar Faizal: Presiden Permainkan Konstitusi

Anggaran yang dibahas Pemerintah dan DPR melalui subsidi-subsidi juga tak banyak membantuAdanya dana optimalisasi yang diberikan pun justru tidak tepat sasaran.

’’Daerah tidak siap menerima dana optimalisasi ini karena ketiadaan kapasitas untuk mengelola

BACA JUGA: Bawaslu Bakal Putuskan Pembekuan KPU Buton

Pemerintah daerah yang tidak memiliki perencanaan baik membuat daerah amburadul,’’ kata Taslim, anggota Badan Anggaran DPR RI, dalam Talk Show DPD RI Perspektif Indonesia di Press Room DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/10). 

’’Untuk itu, APBD harus benar-benar diperiksa sembari mengubah pola subsidi sesuai kebutuhan dasar,’’ lanjut anggota DPR Fraksi PAN ini.

Melihat ketidakkonsistenan anggaran 2011 seperti dalam peningkatan alokasi belanja pegawai ketika akan dilakukan moratorium, Aviliani, Pengamat Ekonomi INDEF (Indonesian Development of Economics and Finance), menyatakan bahwa anggaran belanja rutin perlu dipertanyakan

’’Yang harus dilakukan adalah membedah anggaran-anggaran yang tidak perlu di tiap departemen,’’ ujar Aviliani dalam dialog bertema ’’Mengawal Anggaran Kesejahteraan untuk Daerah’’ tersebut

BACA JUGA: PDIP Kritisi Penambahan Posisi Wakil Menteri

Selain itu, pemberian indikator keberhasilan untuk daerah dilihat dari segi pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja juga perlu dilakukan.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan terencana juga menjadi faktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan daerahHal tersebut disampaikan Andrinof Chaniago, Pengamat Kebijakan Publik’’Saat ini banyak terjadi ketimpangan pada perencanaan kebijakan publikBahkan banyak Bappeda yang tidak memiliki ahli perencanaan,’’ kritik Andrinof.

Dilihat dari segi penempatan otonomi daerah, John Pieris merekomendasikan perlunya pemindahan fokus otonomi daerah’’Lokus otonomi daerah diberikan kepada pemerintah provinsi saja, jangan kabupaten,’’ tegas anggota DPD RI dari Provinsi Maluku iniDi samping itu, John menambahkan solusi berupa mengganti regulasi yang ada dengan UU baru(art)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Pertahankan Penetapan Caleg Lewat Suara Terbanyak