jpnn.com, BANGKA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki target luasan perhutanan sosial di setiap wilayah.Tujuannya untuk pemerataan ekonomi di Indonesia.
Termasuk pemetaan perhutanan sosial (PS) di Kabupaten Bangka sekarang ini. Kabid Pengelolaan DAS dan Pemeberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Suzanna Kartikasari mengatakan, capaian PS di wilayahnya sudah sebesar 11.405,2 hektar.
BACA JUGA: Pemuda Harus Bisa Bangun Daerah Lewat Perhutanan Sosial
“Hasil rapat kehutanan sosial sebelum hari raya dari 18.537,24 hektare kami itu sudah jemput bola sebanyak 31.978 hektare sehingga capaian kita sudah 11.405,2 hektar. Jadi sisa target yang harus dicapai 7.132,04 hektar,” kata Suzanna dalam diskusi kunjungan Jurnalistik di Bangka, Provinsi Kep. Babel.
Dia mengaku capaian ini tentu bukan dari hasil kerja sendiri. Tapi, atas bantuan dan partisipasi dari pihak terkait dan masyarakat yang sadar akan pentingnya hutan bagi kehidupan mereka yang biasa bergantung hidup pada pertambangan.
BACA JUGA: PBNU Kawal KLHK Jaga Sumberdaya Alam dan Hutan Indonesia
“Kami bekerja di sini wilayah Sumatera itu dibantu oleh Pokja perhutanan sosial. Jadi kami memang terbantu oleh pokja dari kementerian, LSM dan instansi lain,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Balai Hutan Sosial Wilayah Sumatera Sahala Simanjuntak mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan program perhutanan sosial. Program ini bisa memperbaiki perekonomian masyarakat.
BACA JUGA: Menteri Siti Ungkap Data Perizinan Hutan Masa Lalu
Dalam perluasan ini, tentunya pihaknya akan menerapkan beberapa strategi. Antaranya adalah mengoptimalkan peran POKJA PPS Provinsi se-Sumatera.
Antara lain untuk kegiatan fasilitasi penanganan konflik, sosialisai PS tingkat tapak, fasilitasi usulan Ps, Verifikasi teknis. Kemudian fasilitasi penandaan batas, pendampingan penyusunan RKU/RP/RKT, peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan, pengembangan usaha.
“Dan dukungan fasilitasi kesekretariatan berupa personil IT dan GIS,” kata dia.
Kemudian, melakukan penguatan sinegritas antarinstansi dan jaringan formal dan informal. Ini dilakukan agar perluasan PS bisa berjalan dengan baik.
Strategi lainnya adalah, melaksanakan penyusunan RP/RKU dan Coaching Clinic fasilitasi usulan PS secara kolektif.
Selanjutnya, Melibatkan peran serta para KPH untuk mendorong percepatan identifikasi Agroforestry dan pemebentukan KUPS.
“Dan dembuat beberapa paket kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga,” kata dia.
Menurut dia, strategi itu dilakukan karena kurangnya sosialisasi PS di tingkat bawah dan komunikasi antar pendamping/pengusul.
Termasuk belum terpetakannya pendamping yang mempunyai pengalaman dan pemahaman yang cukup terkait program PS.
Dengan dibuatnya strategi ini, kedepan diharapkan perluasan dan pelaksanaan PS ini dapat berjalan dengan baik. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Siti: Jangan Dikira Pemerintah Tak Bekerja
Redaktur & Reporter : Natalia