jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima Delegasi Pimpinan MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Dalam pertemuan itu, pria yang akrab disapa HNW tersebut mengingatkan pemuda Pancasila agar semakin terdepan melaksanakan Pancasila dengan aktif di tengah masyarakat.
BACA JUGA: HNW Apresiasi ICJ yang Perintahkan Agar Israel Hentikan Serangan di Rafah
Hal itu terus tetap komit dengan kesepakatan nasional dalam ideologi bangsa.
Sehingga Pemuda Pancasila (PP) tidak gamang dan percaya diri di tengah perkembangan hingga gejolak yang ada di masyarakat.
BACA JUGA: HNW: Agama Merupakan Katalisator Bagi Pemeluknya Untuk Bangkit
“Pemuda Pancasila akan makin memberikan kontribusi besar untuk menyemangati warga bangsa ini agar tidak menjadi gamang, tidak bingung dan tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti korupsi, merusak lingkungan, intoleran, radikalisme dan lain-lain,” kata HNW dalam pertemua itu.
HNW mengungkapkan di era sekarang ini sedang terjadi transisisi yang tidak sederhana.
BACA JUGA: Soal Putusan MK, HNW Singgung Perbaikan untuk Pemilu ke Depan
Misalnya, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membawa berbagai dampak ikutannya.
Dia menambahkan kantor pusat organisasi kemasyarakatan juga ikut pindah.
“Tetapi apapun ibukotanya, Pancasila akan tetap sama. Komitmen mengamalkan Pancasila juga harus sama, bahkan seharusnya dengan bila terjadi pemindahan ibukota ini pengamalan ke lima sila Pancasila harusnya semakin kuat, untuk memastikan NKRI tetap jaya dan digdaya,” tutur Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.
Menurut HNW, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN masih menunggu Keppres tentang pemindahan itu.
DPR bersama pemerintah memang telah mengesahkan UU tentang DKI Jakarta yang diubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pun sudah ada UU tentang IKN.
Namun, dalam kedua UU itu ada satu klausul bahwa kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara harus berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).
“Sampai hari ini Presiden belum mengeluarkan Keppres. Jadi, secara de facto, ibu kota negara masih Jakarta,” katanya.
Dalam konteks geopolitik dan geostrategis, lanjut HNW, masih banyak kalangan yang mengkiritisi IKN.
“Namun apapun hasilnya, pemindahan ibukota sudah diputuskan dan sudah ada UU-nya walaupun belum ada Keppres-nya. Tapi, Pancasila tidak akan menjadi kehilangan orientasinya hanya karena ibu kota negara pindah. Pemindahan ibukota yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan itu seharusnya semakin memperkuat pemahaman tentang kenegaraan dan kebangsaan, serta kesatuan NKRI,” imbuh HNW yang juga Ketua Dewan Pakar Pemuda Pancasila Jakarta Selatan.
Selain soal pemindahan ibu kota, HNW menyoroti kasus korupsi yang sangat luar biasa, yaitu korupsi Timah yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
“Padahal kalau kita melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dengan benar, tidak mungkin terjadi korupsi, apalagi sebesar itu,” kata dia.
HNW menambahkan kondisi-kondisi transisi di era sekarang ini bisa menimbulkan adanya kegamangan dan polemik di masyarakat.
Oleh karena itu, kesatupaduan nasional perlu dirawat dengan cara yang lain, seperti upaya organisasi Pemuda Pancasila yang semakin aktif di masyarakat dan membuktikan bahwa Pancasila itu tetap eksis.
“Sehingga Pemuda Pancasila tidak perlu gamang dengan perkembangan yang ada, dan tetap komit dengan kesepakatan nasional kita, dalam ideologi bangsa, mengamalkan Pancasila secara benar dan menyeluruh,” jelas HNW.
Yedidiah Soerjosoemarno mengungkapkan MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan sedang mengupayakan anggota PP menjadi wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Ada bantuan program wirausahawan sosial dari Kementerian Sosial. Bantuan wirausaha itu diberikan kepada kelompok bukan perorangan sehingga ada tanggungjawab bersama untuk mengelola usaha. Setiap ranting diharapkan memiliki kelompok usaha, semacam warung,” katanya.
HNW mendukung program wirausaha kepada anggota PP Jakarta Selatan.
Menurut HNW, perlu adanya pelatihan dan contoh kelompok anggota PP yang berhasil mengelola usaha.
“Perlu adanya contoh usaha yang berhasil sehingga bisa mendorong anggota PP lainnya untuk berwirausaha dan mendapat kepercayaan dari pihak Kementerian Sosial dan pihak lain yang memberikan bantuan,” pungkasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kaget Lihat Perolehan Suara PSI, HNW: Kok, Tiba-Tiba Melonjak?
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian