SORONG - Di awal tahun 2012 mendatang, tim pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) akan kembali beraksi untuk memperjuangkan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Bahkan juru Bicara Tim PBD Julian Kelly Kambu dengan optimis mengatakan, di tahun 2012 akan ada provinsi baru yang beribukota di SorongHal ini dikatakan, menyusul 5 Januari mendatang, tim PBD merencanakan untuk menggelar acara penting yakni pembukaan selubung papan nama Kantor Gubernur Papua Barat Daya berlokasi di Kantor Walikota yang baru.
“Jadi 5 Januari kita akan buka selubung papan nama Kantor Gubernur PBD
BACA JUGA: Rumah Gubernur Dibakar, 11 jadi Tersangka
Kenapa kami begitu yakin untuk terbentuknya provinsi baru di kepala burung ini karena dokumen yang kita pegang cukup kuatBACA JUGA: Berstatus Mantan Napi, Torey Kembali Menjabat Bupati
Berbicara soal dasar hukum, menurut Kelly Kambu, salah satunya adalah peta PBD yang telah disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Koordinasi Pemetaan Wilayah Nasional telah mengesahkan perencanaan administrasi Provinsi PBD
“Dalam petanya sudah ada
BACA JUGA: Januari 2012, SBY Ajak Tokoh Papua Berdialog
Tapi yang kamu runtut mulai dari UUD 1945, turunnya dari Otsus, sampai kunjungan DPR RI ke Kota Sorong, kunjungan Kemenkopolhukam, kemudian surat dari presiden RI tanggal 1 Juli dan 17 September 2009 yang memerintahkan agar Papua Barat Daya dari 20 wilayah harus segera diselesaikan tapi sampai saat ini belumDan kami akan mendesak itu,”ujar Kelly Kambu.Pembukaan selubung papan nama Kantor Gubernur PBD yang berpusat di Kantor Walikota yang baru tersebut pada 5 Januari didasari pada kejadian 5 Januari 2007 laluDimana saat itu tutur Kelly Kambu, pihaknya endeklarasikan pembentukan Provinsi PBD dengan ibukota di Sorong namun perjuangan itu dipandang sebelah mata dan pihaknya dianggap melakukan tindakan separatis/makar.
Namun kemudian 4 tahun berjalan, tim PBD kembali bangkit untuk memperjuangkan terwujudnya Provinsi PBD sesuai dasar hukum di negara republik ini. “Setelah pembukaan selubung papan nama Kantor Gubernur kami juga akan mengirim 500-1000 orang ke Jakarta untuk tidur di DPR RI,”tandas Kelly Kambu.
Dalam perjuangan yang akan dilakukan itu, pihaknya terang Kelly Kambu, akan menuntut 2 hal yakni, mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Barat Daya yang sebelumnya sudah diparipurnakan oleh DPR RI“Selain itu kami juga akan menuntut agar pemerintah segera menurunkan careteker gubernur Papua Barat Daya,”ujar Kelly Kambu.
“Kita bukan bicara merdeka atau separatisKita hanya memperjuangkan pemekaran provinsiKita juga akan minta kepada pak Bambang Darmono , Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk mempercepat pembentukan PBDSelama PBD belum terbentuk maka Papua akan terus jadi masalah,” lanjutnya.
Selain itu, kata Kelly Kambu pula, pihaknya akan meluruskan bagaimana membangunan Papua dalam bingkai UU OtsusIni akan kita luruskan,”ucapnya seraya mengatakan kalau Papua Barat Daya adalah saudaranya Provinsi Papua Barat(ros)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daya Serap Dana di Papua Barat Rendah
Redaktur : Tim Redaksi