jpnn.com, FIJI - Dalam rangkaian kunjungan kerja di Republik Fiji, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menandatangani Protokol Amandemen MoU terkait Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak bersama Menteri Perempuan, Anak dan Pengentasan Kemiskinan Republik Fiji, H.E. Madam Mereseini Vuniwaqa.
MoU ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Republik Fiji, khususnya terkait isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di ke dua negara.
BACA JUGA: Menteri Yohana Ingin Jumlah Perempuan Berpolitik Bertambah
“Selama ini, pemerintah Fiji berkomitmen kuat dalam mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya. Untuk itu melalui penandatanganan ini, kami sepakat mengamandemen MoU yang telah disepakati sebelumnya, yaitu dengan memperluas cakupan wilayah kerjasama Indonesia dan Fiji, serta memperpanjang masa berlaku MoU tersebut," kata Menteri Yohana dalam acara penandatangaan amandemen MoU yang dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Fiji.
Menteri Yohana menegaskan bahwa pesatnya perkembangan ekonomi dunia saat ini, tentunya tidak luput dari peran perempuan di dalamnya. Perlu peran bersama untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi dengan memacu produktivitas, menghadirkan pasar tenaga kerja yang adil dan kompetitif serta berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang telah disepakati dunia melalui PBB. SDGs tersebut menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
BACA JUGA: Pemicu KDRT Menurut Menteri Yohana Yembise
“Saat ini, perempuan masih sering terhambat dalam memenuhi potensi mereka di berbagai sektor, termasuk di bidang ekonomi. Banyak diskriminasi berkelanjutan dan ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan. Untuk itu perlu dukungan dari banyak pihak bagi kaum perempuan, yaitu dengan mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, sebagai salah satu dari 17 sasaran SDGs untuk mencapai target pembangunan pada 2030," tegas Menteri Yohana.
Sejak 2013, pemerintah Indonesia melalui Kemen PPPA telah menjalin hubungan kerja sama dengan Kementerian Perempuan, Anak dan Pengentasan Kemiskinan (Kemen PAPK) Fiji, yang menghasilkan banyak kegiatan bersama seperti pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi pemerintah Fiji dan pertemuan rutin kelompok kerja bersama baik yang diadakan di Fiji maupun Indonesia. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Siapkan Perppu Atasi Pernikahan Dini, Batas Usia Diubah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pedofil Marak, Bamsoet Minta Penegak Hukum Lebih Galak
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad