jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai perwira tinggi (pati) Polri yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK, tidak memiliki rekam jejak baik untuk melawan praktik rasuah. Pasalnya, mereka pernah berseberangan dengan Novel Baswedan dan beberapa penyidik KPK lainnya.
"Enggak punya rekam jejak dalam pemberantasan korupsi yang bagus," kata Bambang saat dihubungi jpnn.com, Selasa (25/6) ini.
BACA JUGA: Garap Berkas Markus Nari, KPK Periksa Markus Mekeng Cs Lagi
Dalam catatan Bambang, sembilan pati Polri mendaftar capim KPK. Irjen Antam Novambar, Irjen Dharma Pongrekum, Irjen Coki Manurung, Irjen Abdul Gofur, Brigjen Muhammad Iswandi, Brigjen Bambang Sri Herwanto, Brigjen Agung Makbul, Brigjen Juansih, dan Brigjen Sri Handayani.
BACA JUGA: Idealnya Perwira Polri yang Ikut Seleksi Capim KPK Harus Mundur dari Institusi
BACA JUGA: KPK Diminta Tak Ciut Nyali Mengusut Dugaan Korupsi di KBN
Misalnya, kata Bambang, sosok Irjen Antam Novambar diduga pernah melakukan intimidasi kepada penyidik KPK. Dugaan intimidasi itu, kata Bambang, dilakukan dalam saat penyidik KPK mengusut kasus hukum yang pernah menyeret Budi Gunawan.
Sementara itu, lanjut dia, Irjen Dharma yang pernah menjabat wakil direktur Tindak Pidana Bareskrim, diduga pernah menandatangani surat pemanggilan untuk penyidik KPK Novel Baswedan. Kala itu Novel diperiksa atas dugaan penganiayaan berat hingga menyebabkan tewasnya pelaku pencuri sarang burung pada 2004.
BACA JUGA: Bakal Duduk di Kursi Terdakwa, Sofyan Basir: PLN Harus Nyala
Berkaca atas hal itu, Bambang berharap, Polri tidak terus menerus mendorong dan memaksa patinya, untuk menjadi pimpinan KPK. Polri tidak perlu terus mendorong patinya menjadi pimpinan KPK atas dasar penugasan.
"Justru penugasan sebagai komisioner cenderung akan memunculkan apriori masyarakat pada langkah-langkah komisioner KPK," ucap dia.
Lagi pula, lanjut dia, penugasan pati Polri sebagai pimpinan KPK hanya memunculkan riak di tubuh lembaga anti-rasuah. Tidak tertutup kemungkinan, akan muncul konflik kepentingan di saat seorang pati Polri, terpilih menjadi pimpinan KPK.
"Penugasan Polri hanya akan memunculkan dualisme di tubuh KPK. Mereka itu anggota Polri yang berarti di bawah Kapolri atau sebagai pejabat negara yakni Komisioner KPK? Ini yang harus dihindari," ungkap dia.
Di sisi lain, dia meminta, panitia seleksi pimpinan KPK lebih selektif meloloskan seseorang menjadi komisioner lembaga anti-rasuah itu. Calon yang tidak memiliki rekam jejak memberantas korupsi, wajib disingkirkan. "Di sisi lain, pansel juga harus tegas menolak bila memang tak ada calon yang layak," ucap dia. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Dorong Polri, Kejaksaan dan LSM Bersaing di Seleksi Capim KPK
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan