jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Lulung Abraham Lunggana, merasa tersinggung dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut oknum DPRD DKI membekingi pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang. Tokoh Betawi asal Tanah Abang ini meminta Ahok untuk mengungkap identitas oknum DPRD yang dimaksud.
"Kalau ada oknum DPRD DKI main di Tanah Abang, jelasin siapa? Wagub jangan selengean (sembarangan), dia lambang negara, pejabat, saya sudah bilang ke Pak Jokowi tolong Wagub ditegur," kata Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat Kamis (25/7).
BACA JUGA: Pertimbangkan Keinginan Pengembang, Jokowi Revisi Pergub
Pria yang biasa disapa dengan panggilan Haji Lulung ini memang dibesarkan di daerah Tanah Abang. Untuk menyambung hidup, ia pernah menjadi tukang loak hingga tukang sampah. Kini, Lulung sukses mengelola bisnis jasa operator parkir dan jasa keamanan dan mempekerjakan 7000 karyawan.
Politisi PPP ini mengakui dirinya kerap dicap sebagai preman Tanah Abang. Namun, ia membantah pernah meminta uang atau memeras para pedagang di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara itu.
BACA JUGA: Kepala Dinas DKI Dilarang Ambil Cuti Tambahan
"Saya ini orang lama di Tanah Abang, tapi coba tanya, siapa pun yang di sana, apa pernah Haji Lulung memeras, apa pernah Haji Lulung masuk penjara? Kalau mau disebut preman ya nggak apa-apa," ujarnya.
Lulung menegaskan bahwa tidak ada tokoh Tanah Abang yang berkantor di DPRD DKI selain dirinya. Ia pun merasa sebagai pihak tertuduh atas pernyataan Ahok. Ia meminta Ahok untuk terbuka dan terang-terangan menyebut nama oknum DPRD yang dimaksudnya.
BACA JUGA: Ahok: Dana Operasional Bisa Buat Beli Tas Hermes
"Jadi Wagub harus terbuka, kalau ada oknum DPRD, selain saya main di Tanah Abang, saya sikat. Dia berurusan sama saya, makanya saya tersinggung," tegas anggota dewan yang juga menekuni dunia jurnalistik ini.
Soal penataaan PKL, Lulung mengaku sudah menampung aspirasi pedagang di Tanah Abang. Menurutnya, para PKL menyadari telah melanggar peraturan daerah (perda) dan bersedia ditertibkan. Namun, mereka meminta agar tempat relokasi bukan di Blok G Tanah Abang.
Selain itu, sambung Lulung, penataan PKL harus dilakukan secara kontinu dan bukan karena jelang lebaran saja. "Penertiban jangan cuma pas mau Lebaran, harus serius, dan berkelanjutan. Jangan cuma musiman, harus ada jaminan kelanjutannya," tandasnya.
Sebelumnya, Wagub Ahok mengancam untuk memecat PNS Pemprov DKI yang melindungi PKL dan preman di Pasar Tanah Abang. Tetapi jika anggota DPRD DKI ikut membekingi preman, Ahok menyerahkannya kepada warga Jakarta. "Kalau DPRD ya rakyat yang mecat, dong, Kalau ada pun dia enggak mungkin keluar, malu dong," kata Ahok. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Laporkan Preman Tanah Abang ke Polisi
Redaktur : Tim Redaksi