Pernyataan SBY Tak Ubah Persepsi Warga DIY

JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P, Pramono Anung, menilai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah membenturkan monarki dengan sistem demokrasi terkait keistimewaan Yogyakarta tidak bisa dinetralisir hanya melalui jumpa pers sebelum menggelar sidang kabinet.

"Pernyataan Presiden yang sengaja membenturkan monarki dengan demokrasi terkait dengan keistimewaan Yogyakarta telah memasuki relung hati masyarakat YogyaJadi, apapun penjelasan presiden sebelum atau sesudah sidang kabinet tentang Yogyakarta tidak akan banyak merubah persepsi publik," kata Pramono Anung di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (2/12).

Menurut politisi yang akrab disapa dengan nama Pram itu, pernyataan terkini Presiden SBY tentang keistimewaan Yogyakarta tidak lebih dari sekedar mencoba mengelaborasi reaksi masyarakat Yogyakarta

BACA JUGA: Greenpeace Dituding Terapkan Standar Ganda

"Yang saya lihat, hari ini sepertinya presiden baru memulai memaknai arti keistimewaan yang telah diberikan negara untuk YogyakartaMakanya tadi beliau (SBY) menekankan bahwa saat berbicara tadi kapasitasnya adalah sebagai kepala negara," ujar mantan Sekjen PDI-P itu.

Pramono mengatakan, usaha Presiden untuk meminimalisir efek pernyataan tentang isu sensitif itu memang tidak ada salahnya

BACA JUGA: Demokrat Tolak Ide Satgas Dibubarkan

"Tapi persepsi dan opini yang telah dari awal terbentuk memang sulit juga untuk dirubah," imbuhnya.

Pramono menegaskan, efek dari mendikotomi monarki dengan demokrasi terkait dengan keistimewaan Yogya telah mendorong wacana referendum"Itu bisa menjadi tren di daerah lain dan kalau semua daerah minta referendum, NKRI bisa kacau," pungkasnya

BACA JUGA: Presiden Dinilai Tak Perlu Urusi Pensiun

(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gunakan Standar Ganda, Greenpeace Diminta Diaudit