jpnn.com - SERANG – Di saat para peserta seleksi PPPK Guru 2022 cemas menunggu pengumuman yang dijanjikan 10 Maret 2023, massa honorer Satpol PP sedang menggeliat menyuarakan aspirasi PNS harga mati!
Ribuan massa tenaga honorer Satpol PP yang tergabung dalam Forum Komunitas Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) menyuarakan tuntutan tersebut melalui aksi demonstrasi selama 2 hari di Jakarta.
BACA JUGA: Sinyal Baik untuk 90 Ribu Honorer Satpol PP yang Ogah jadi PPPK, Wouw
Hari pertama, Kamis (3/3), aksi demo Satpol PP berlangsung di depan Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Jakarta.
Selanjutnya, Jumat (3/3), massa honorer Satpol PP menggelar aksi demo di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
BACA JUGA: Disiapkan 1 Juta Formasi CPNS dan PPPK, Menggiurkan Honorer
Massa honorer Satpol PP yang berasal dari sejumlah daerah itu menuntut diangkat menjadi PNS.
Jumlah honorer Satpol PP yang mencapai 90 ritu se-Indonesia menolak jika digiring menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
BACA JUGA: Kalau Hasil Seleksi PPPK Guru 2022 Diumumkan 10 Maret, Kok Jadwal dari BKN Belum Nongol Ya?
Wakil FKBPPPN DPW Banten Acep Suharatman mengatakan pihaknya ikut mengirim 200 orang dalam aksi dua hari di Jakarta itu.
"Honorer Satpol PP dari delapan kabupaten atau kota se-Provinsi Banten ikut berangkat ke Jakarta," ucap Acep kepada JPNN Banten, Sabtu (4/3).
Acep menjelaskan aksi unjuk rasa digelar untuk meminta perhatian pemerintah terhadap Satpol PP.
"Kami menggelar aksi damai menuntut supaya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. PNS harga mati!" cetusnya.
Ditegaskan, honorer Satpol PP mendorong agar Presiden Jokowi mengeluarkan perpres tentang pengangkatan Satpol PP menjadi PNS.
"Kami berharap pemerintah bisa memperhatikan kami agar diangkat menjadi PNS," tuturnya.
Dia menyatakan massa honorer Satpol PP akan menggelar demonstrasi lebih besar, apabila semua tuntutannya tidak mendapatkan jawaban.
"Bila tuntutan kami tidak mendapat respons atau digubris kami akan turun kembali," tegas Acep.
Demo Honorer Satpol PP Mendapat Respons
Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah mengabarkan, saat aksi hari pertama, pihaknya mendapat penjelasan dari Sekretaris KemenPAN-RB Rini Widyantini yang berjanji akan mengundang Kemendagri untuk membahas masalah honorer Satpol PP.
"Bu Rini bilang akan dibahas penyelesaian honorer Satpol PP dengan Kemendagri," kata Fadlun kepada JPNN.com, Sabtu (4/3).
Sementara, saat aksi demo di di Kemendagri, Fadlun mendapat kabar dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan bahwa pekan depan akan ada pertemuan dengan KemenPAN-RB.
"Pak Benny bilang honorer Satpol PP ini berbeda dengan honorer lainnya, maka akan dicarikan solusi yang tepat," terangnya.
Sekretaris FKBPPPN Joko Laksono menambahkan dari hasil pertemuan dengan KemenPAN-RB dan Kemendagri ada dua hasil penting.
Pertama, sepekan lagi akan ada pertemuan Kemendagri dan KemenPAN-RB khusus membahas penyelesaian honorer Satpol PP.
Kedua, pengangkatan PNS akan ditempuh lewat dua cara.
Jika revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum terbit, maka diterbitkan Keppres.
"Kami optimistis 90 ribu honorer Satpol PP akan diangkat PNS lewat Keppres," tegas Joko.
Dia mengatakan UU Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas menyatakan Satpol PP statusnya PNS. Jadi, bukan malah dialihkan ke PPPK, bahkan outsourcing.
Saat ini seluruh honorer Satpol PP menunggu sepekan. Jika dalam sepekan terhitung mulai 3 Maret belum ada pertemuan Kemendagri dan KemenPAN-RB khusus membahas nasib honorer siatpol PP, maka akan demo lebih besar lagi.
"Ini bukan ancaman, tetapi akan kami realisasikan jika sepekan tidak ada hasilnya. PNS harga mati," pungkas Joko Laksono.
Dirjen Bina Adwil Mengakui Peran Honorer Satpol PP
Pada Kamis (2/3), saat massa honorer K2 menggelar aksi di Jakarta, Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) HUT ke-73 Satpol PP dan ke-61 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Ballroom Hotel Claro, Makassar.
Rakornas tersebut mengusung tema "Mewujudkan Wilayah Tertib dan Ramah Investasi melalui Satpol PP dan Satlinmas yang Profesional".
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, di dalam Rakornas tersebut turut dibahas isu-isu penting mengenai Satpol PP dan Satlinmas.
Safrizal tidak memungkiri, selama ini kekuatan Satpol PP ditopang oleh jajaran pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer.
Untuk itu, kata Safrizal, persoalan pembiayaannya perlu dicarikan solusi bersama.
Berkaitan dengan status kepegawaian Satpol PP, sambung Safrizal, pemerintah tengah mengupayakan solusi terbaik melalui KemenPAN-RB.
Safrizal juga mengatakan, keberadaan Satpol PP sangat penting bagi daerah.
Sebab, Satpol PP memiliki peran dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada).
Karenanya, Safrizal mengimbau pemda agar membantu pendanaan untuk aparatur Satpol PP. (sam/esy/mcr34/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Para Honorer Tetap Resah meski Pemerintah Menyiapkan Solusi Jalan Tengah
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu