jpnn.com - JAKARTA - Strategi incumbent memobilisasi PNS atau birokrat untuk pemenangan pilkada terus jadi sorotan sejumlah tokoh. Jika karut-marut ketidaknetralan PNS ini dibiarkan, maka demokrasi di Indonesia bakal hancur lebur.
Pernyataan ini diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/12). Dia berbicara terkait dengan pelanggaran yang terjadi pada Pilkada serentak 9 Desember 2015.
BACA JUGA: 15 Paslon dari Sumut Gugat ke MK
Agung mengatakan di sejumlah daerah, masih banyak incumbent atau petahana memainkan perannya, dengan memanfaatkan PNS, birokrat, kepala desa, lurah dan camat untuk pemenangan pilkada. Salah satu contohnya kata dia adalah Pilkada di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.
Kebetulan di kabupaten itu, kader Partai Golkar, Edward Jaya maju sebagai calon Bupati berpasangan dengan Sugeng Supriyatna.
BACA JUGA: Nasib Pilkada Manado Belum Jelas
Mantan ketua DPR ini mengatakan telah mendapatkan laporan pasangan calon incumbent HM Kholid-Fery Antonia memobilisasi PNS atau birokrat secara besar-besaran.
Info yang diperoleh menyebutkan, dari 20 kecamatan di OKU Timur, diduga, hampir semua PNS atau birokrat ‘bermain’ memenangkan calon incumbent. Bahkan, kata dia, sejumlah dugaan pelanggaran pilkada di OKU Timur sudah dilaporkan ke Panwaslu kabupaten, Bawaslu Provinsi Sumsel, Kemendagri dan Bawaslu pusat.
BACA JUGA: Tjahjo Usul Pelantikan Kada Terpilih Digelar Secara Bergelombang
“Dengan laporan dugaan pelanggaran ini, harusnya Panwaslu, Bawaslu dan Kemendagri menindaklanjutinya dengan cepat. Kasus ini jangan dibiarkan mandek,” papar Agung.
Terpisah, pengamat politik Prof Yislam Al Winie mengatakan demokrasi Indonesia akan rusak jika PNS atau birokrasi daerah tidak netral di Pilkada OKU Timur. Bagi pertahana yang terbukti memobilisasi birokrat, maka harus didiskualifikasi sebagai bentuk hukuman tegas.
“Kalau tidak ada tindakan tegas berupa diskuaifikasi, maka demokrasi kita akan hancur," kata Yislam.
Berdasarkan informasi, Yislam mengatakan, ada oknum PNS dari Kesbangpol yang membuat patokan perolehan suara, padahal penghitungan belum selesai.
"Itu ada gerakan terstruktur dan sistematis. Kalau caranya begitu siapapun pasti kalah," ujarnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sukses Hantarkan 9 Pasangan Jadi Pemenang Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi