jpnn.com - Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumut gerah dengan pemberitaan di media yang mengaitkan kasus pembunuhan Kuna dengan organisasi keagamaan tersebut.
"Ini perlu kita pertegas, tidak ada hubungannya kasus tersebut dengan PHDI Sumut. Walaupun Raja baru menjabat sebagai Ketua PHDI Sumut pada November 2016 lalu," kata Penasehat PHDI Sumut, Narain Sami di Sekretariat PHDI, Jalan Zainul Arifin Medan, Selasa (24/1).
BACA JUGA: Terungkap! Eksekutor Kuna Ternyata Bekas Personel TNI
Narain memberi apresiasi kepada pihak kepolisian dapat yang dengan cepat mengungkap kasus penembakan dan menewaskan pengusaha airsoft gun tersebut.
Tak hanya itu, PHDI Sumut juga menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak Kepolisian untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.
BACA JUGA: Inilah Kabar Terbaru Kasus Pembunuh Bayaran di Medan
"Kita tidak mau menyalahkan Raja sebelum ada putusan hakim. Kita serahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak Kepolisian. Kita kan negara hukum, jika memang bersalah proses secara hukum," ungkapnya kepada Sumut Pos (Jawa Pos Group), Selasa (24/1).
Ia juga meminta kepada masyarakat jangan menghukum pengurus PHDI dengan kasus ini. "Janganlah masyarakat menghukum pengurus PHDI makan uang, korupsi dengan adanya kasus ini," ucapnya.
BACA JUGA: Keluarga Tersangka: Puas Kalian Tembak Mati Abangku
Disinggung langkah apa yang akan diambil jika Raja selaku Ketua PHDI Sumut ini bersalah, dia mengaku akan melakukan koordinasi dengan PHDI Pusat.
"Kita ada AD/ART yang mengatur tentang organisasi. Tindakan ada, namun kita tunggu komando dari pusat. Kita masih menunggu keputusan apakah Pak Raja bersalah atau tidak. Jika ternyata ketuk palu dan Pak Raja tak bersalah, berdosa kita," pungkasnya.(mag-1/ted/adz)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengusaha Tambang Ini Bantah Order Pembunuh Bayaran
Redaktur & Reporter : Budi