TIMIKA – Menyikapi sejumlah pengaduan dari masyarakat, membuat Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mimika Pieter Yan Magal, Rabu (14/7) kemarin menggelar jumpa pers di kantor DPRD MimikaPersoalan pertama yang dikomentari Pieter Yan Magal adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa beberapa warga tujuh suku yang bekerja di perusahaan PT
BACA JUGA: Diinjak Gajah, Petani Tewas
Freeport Indonesia (PTFI).Jumlah pengadu yang terkena PHK yang diterima DPRD hingga saat ini ada enam orang, dimana mereka umumnya adalah anak tujuh suku
BACA JUGA: Program Pahe PLN Sorong Belum Efektif
Menurut Pieter, hal ini semestinya tidak boleh terjadiBACA JUGA: Batavia Nyaris Celaka, 186 Penumpang Histeris
Alasan dia, itu merupakan komitmen PTFI tahun 1996 untuk memberdayakan semua anak tujuh suku.PHK yang terjadi di Mimika sempat menimbulkan gejolak dan keteganganUntuk meredam gejolak yang terjadi saat itu, maka menurut Pieter, PTFI berkomitmen menggandakan anak tujuh suku untuk diberdayakan dengan dipekerjakan di perusahaan“Tapi yang lebih banyak di-PHK sekarang adalah anak dari tujuh suku,” ujar pria yang akrab disapa Pit ini.
“Dan kasus-kasus ini entah apakah diketahui management PTFI atau tidak,” jelasnyaMenyikapi persoalan tersebut, kata Pieter, DPRD akan memanggil manajemen PTFI, sebab hal itu perlu disikapi lebih lanjut karena mereka masyarakat Mimika yang pelu diperhatikan kelangsungan hidupnyaNamun DPRD, lanjut Pieter tidak akan mengganggu maupun mengintervensi manajemen PTFI.
Masalah Rekrutmen Mahasiswa IPN
Peiter yang kemarin didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekeratiat Dewan (Sekwan) Buang Salakory, juga menyikapi sistem rekrutmen calon mahasiswa Institut Pertambangan Newangkawi (IPN)Menurut Buang, ada tujuan yang sama antara pembukaan rekrutmen di IPN dan kebijakan yang dikeluarkan PTFI yaitu memberdayakan anak tujuh suku.
“Tetapi sekarang rekrutmen sudah sampai di Jayapura, padahal di sana tidak ada anak tujuh sukuKalau di Wamena bisa karena masuk ke dalam tujuh suku,” ujarnyaMenurutnya, PTFI harus kembali ke komitmen semula untuk memberdayakan anak tujuh sukuBila tidak maka dikhawatirkan kembali akan menimbulkan gejolak sosial seperti sebelumnyaGejolak sosial tersebut malah dikhawatirkan berkembang menjadi baku hantam.
Selain itu, Anggota DPRD dari Partai Demokrat ini juga menyesalkan di Timika banyak pencari kerja yang masih mengganggurNamun sangat disayangkan, PTFI tidak melakukan aksi tanggap dengan membuka lapangan pekerjaan, tapi “diam-diam” mendatangkan tenaga kerja non skill dari luar Papua khususnya Timika, dengan memberikan training di lingkungan PTFI untuk mengoperasikan alat-alat perusahaan.“Maka saya mengatakan kalau hal ini jelas-jelas tidak menunjukkan niat baik untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Mimika,” tegasnya.
Menurut Pieter, tenaga kerja non skill di Timika cukup banyakSehingga menurutnya mengapa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar Timika ataupun Papua“Kecuali kalau tenaga kerja tidak ada, mungkin bisa diterima bila didatangkan dari luar PapuaTapi kalau yang direkrut tenaga yang sama yang ada di Timika dan ditraining di sini, apa bedanya,” cetusnya.
Soroti Mancing Mania
Pada kesempatan itu, Pieter Magal juga menyoroti kegiatan “Mancing Mania” yang pernah disiarkan salah satu stasiun TV nasional beberapa waktu laluPieter mengatakan kalau dirinya tidak tahu apakah PTFI hanya memfasilitasi kegiatan tersebut atau seperti apa.
Tetapi Pieter juga menjelaskan, PTFI merupakan perusahaan kontraktor, sehingga kalau mengundang badan, organisasi atau kelompok maupun perorangan, harus berkoordinasi dengan Pemda Mimika“Kalau misalnya PTFI undang orang untuk mancing di sekitar kawasan PTFI, seperti kali kopi, itu tidak ada masalahTapi kalau mengajak orang datang dan pergi ke salah satu wilayah di luar dengan izin kontrak karya PTFI, itu perlu koordinasi dengan Pemda,” jelasnya.
Menurut Pieter, DPRD akan memanggil PTFI untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Mimika“Entah itu untuk promosi atau apapunTentu apabila untuk promosi atau tujuan lainnya, harus ada koordinasi dengan Pemda,” katanya.
Soal PLTA Urumuka
Yan Pieter Magal juga menyoroti penandantangan MoU oleh Gubernur Papua dan pimpinan PTFI tentang PLTA Urumuka yang merupakan program Pemerintah Provinsi PapuaKata Pieter, DPRD Mimika sejauh ini belum mengetahuinyaPieter menyimpulkan, karena lokasi PLTA Urumuka berada di wilayah Kabupaten Mimika, sehingga perlu melibatkan Pemda dan DPRD, sebab dampak dari proyek tersebut akan dirasakan masyarakat Mimika.
Pihak PT Freeport Indonesia yg dikonfirmasi Radar Timika, belum memberikan penjelasanNamun keterangan yang diperoleh Radar Timika dari Corporate Communication PTFI menjelaskan, pihaknya akan memberikan tanggapan setelah ada koordinasi dengan menajemen PTFI.(spy/oct)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tenaga Honorer jadi Korban Pungli
Redaktur : Tim Redaksi