jpnn.com - BANYUWANGI – Salah satu yang ditekankan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Selasa (16/8) adalah penyelesaian sejumlah permasalahan bangsa, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Nah, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyatakan siap melaksanakan arahan Presiden.
”Arahan Presiden Jokowi sangat relevan, dan memang kita perlu terus mendorong terobosan baru guna mempercepat pembangunan daerah. Pidato Presiden tadi memberi semangat kepada kami yang ada di daerah untuk bekerja secara lebih kreatif dan cepat untuk pembangunan,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas seusai mendengarkan pidato Presiden Jokowi melalui televisi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi.
BACA JUGA: Cegah Kebocoran Anggaran, Batam Adopsi Sistem Aplikasi Surabaya
Anas menyatakan, saat ini memang tidak bisa birokrasi bekerja seperti di era-era terdahulu. Birokrasi harus lebih luwes, sigap, dan responsif dalam menjawab dinamika yang ada di masyarakat.
”Birokrat harus juga siap 24 jam. Misalnya, ya harus legowo kalau tengah malam dicaci-maki di media sosial, karena pelayanan rumah sakit yang tidak baik,” ujar Anas.
BACA JUGA: Ini Cara Pemprov Jabar Bendung Serbuan Tenaga Kerja Asing
Keluar dari zona nyaman, sambung Anas, harus berani membikin program terobosan. Program tidak dibikin rutin sama seperti tahun-tahun lalu, melainkan harus menyesuaikan dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat.
”Konsekuensi dari keluar zona nyaman adalah bekerja lebih giat lagi. Artinya tidak boleh malas dan harus kreatif. Yang disampaikan Presiden tadi menyemangati birokrasi agar tidak takut keluar dari zona nyaman. Asal segaris dengan peraturan, birokrasi tak perlu takut keluar dari zona nyaman dengan menciptakan program terobosan,” paparnya.
BACA JUGA: Kasihan, Ratusan Honorer Ini Belum Terima Gaji
Anas juga menggarisbawahi pentingnya penganggaran berbasis program prioritas seperti disampaikan Presiden Jokowi. Jadi, anggaran tidak dibagi rata ke seluruh satuan atau unit kerja. ”Itu mengharuskan pemda untuk fokus,” ujarnya.
Di Banyuwangi, kreativitas program didorong dengan tetap patuh pada peraturan. Semua program difokuskan pada peningkatan pendapatan warga dan memperkecil memperkecil disparitas atau kesenjangan antarwarga.
Misalnya, keberadaan program UGD Kemiskinan, berbagai program fasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), beasiswa Banyuwangi Cerdas, pengiriman sarjana-sarjana terbaik untuk menjadi pengajar di pelosok desa, dan pembangunan infrastruktur jalan dan penunjang pertanian.
”Perlahan tapi pasti terus kemi perbaiki. Misalnya soal kesenjangan sosial seperti ditekankan Presiden dalam pidato tersebut. Ini pekerjaan rumah berat, karena banyak faktor saling berimpitan, baik itu soal ekonomi, pendidikan, maupun kultur. Indeks ketimpangan kami atau gini ratio sudah turun dari menjadi 0,29 pada 2015 dari sebelumnya 0,32. Tahun ini kami targetkan jadi 0,28. Semakin mendekati 0 semakin baik,” ujar Anas.
Demikian pula pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat. Berdasarkan data BPS, pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi naik dari Rp 20,8 juta (2010) menjadi Rp 37,53 juta (2015).
”Menjadi tugas berat ke depan untuk bersama-sama memperbaiki kekurangan yang ada, terutama soal kesenjangan sosial. Saya melihat ini masih jadi problem terberat Banyuwangi, sehingga perlu banyak pihak untuk menyelesaikannya, untuk membagi habis semua tugas,” pungkas Anas. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gaji TKK di Bawah Rp 1,5 Juta, Pemkab KBB Diprotes Dewan
Redaktur : Tim Redaksi