JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi semakin mematangkan konsep pemilihan kepala daerah provinsi (gubernur) oleh DPRDFaktor anggaran menjadi salah satu pertimbangan utama untuk mengembalikan sistem pemilihan gubernur (pilgub) dari Pilkada langsung oleh rakyat, menjadi pemilihan oleh wakil rakyat di DPRD.
"Kita rasakan setelah 244 pemilihan kemarin, kita juga rasakan pilkada makin mahal
BACA JUGA: Dua Alasan Pemecatan Ketua Golkar Jabar
Ada gubernur yang sampai menghabiskan Rp 60 miliarGamawan mencontohkan, Pemilihan Gubernur Jawa Timur adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang banyak menguras dana
BACA JUGA: Jelang Lebaran, Sidang Sengketa Pilkada Dikebut
Sebagai provinsi dengan 29 kabuoaten dan sembilan kabupaten/kota, calon juga harus membangun sekretariat di setiap kabupaten/kota yang jelas membutuhkan gedung, biaya operasional dan pembentukan timBACA JUGA: Yakin Muncul Tokoh Baru di Pilpres 2014
Menurutnya, saat ini ada beberapa pemikiran menyangkut pemilihan gubernurMantan Gubernur Sumatera Barat itu memaparkan, gubernur bukan hanya menjalankan tugas otonomi, tapi juga menjadi wakil pemerintah pusat. Hanya saja, kata Gamawan, gubernur memang memiliki kewenangan terbatas dalam menjalankan tugas otonomi
"Karena itu ada pemikiran, cukuplah gubernur dipilih DPRDJadi kalaupun mahal, "macam-macamnya" masih bisa terbatasKarena itu pilih saja lewat DPRD," cetus Gamawan.
Selain itu, seiring pengembalian sistem pemilihan gubernur oleh DPRD maka pengaturan tentang kampanye juga akan direvisiPerubahan aturan itu menyangkut tempat, ataupun dalam mengorganisasi massa
Sebab dengan pemilihan gubernur oleh DPRD, maka tidak akan ada lagi pengerahan massa dalam jumlah besar-besaran"Yang mahal itu kan pengerahan massa, pembuatan spanduk, baliho, dan iklanItu kan mahal," ucapnya.
Namun untuk pemilihan bupati dan walikota, kata Gamawan, tetap dilakukan secara langsung"Karena mereka (bupati/walikota) kan bersinggungan langsung dengan masyarakat, jadi saya kira itu tidak bisa dipilih oleh DPRDKalau bupati/walikota tetap dipilih langsung, tidak masalah dan biayanya relatif lebih kecil," tandasnya
Ditanya soal kualitas kepala daerah hasil pemilihan langsung, Gamawan menilai tidak ada perbaikan signifikan soal ituBahkan untuk hal tertentu, pemilihan oleh DPRD bisa lebih selektif karena calon biasanya birokrat senior, atau minimal selevel Komandan Kodim (Dandim) jika berlatar belakang TNI.
"Artinya, kualifikasi calon itu sudah bagus juga, tapi (pemilihan oleh DPRD) dianggap tidak demokratisSementara sekarang siapa saja boleh, semua bisaSoal siapa yang terpilih adalah siapa yang bisa meyakinkan" Apakah karena uangnya banyak, atau karena faktor popularitasBisa macam-macam faktornya (di Pilkada langsung)," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tuding Keterlibatan Coel Mallarangeng
Redaktur : Tim Redaksi