JAKARTA - Dana APBD untuk pembiayaan Pemilukada terus dipersoalkanApalagi, di beberapa daerah ditemukan adanya biaya Pemilukada yang diambil dari alokasi APBD untuk pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan survei Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) di 14 daerah yang menggelar Pemilukada pada 2010, 10 daerah di antaranya harus mengurangi anggaran pendidikan dan kesehatan demi Pemilukada
BACA JUGA: Cegah Parpol Tanpa Kursi DPRD Usung Calon Kada
Sekjen Seknas Fitra, Yuna Farhan, mengungkapkan, anggaran kesehatan dan pendidikan dipotong untuk pembiayaan Pilkada lantaran rata-rata jumlahnya di APBD relatif besar"Tetapi pembiayaan Pemilukada dengan mengurangi anggaran pendidikan dan kesehatan jelas merugikan masyarakat secara langsung," ujar Yuna dalam diskusi dengan tema "Pemilu yang Lebih Baik: Pengelolaan, Pendanaan, dan Keterwakilan" di Jakarta, Kamis (17/2).
Adapun daerah yang disurvei Fitra di antaranya adalah Medan di Sumatera Utara, Solok di Sumatera Barat, Bengkalis di Riau, Ogan Komering Ilir (OKI) di Sumatera Selatan, Bandung di Jawa Barat, Kebumen di Jawa Tengah, Surabaya dan Sidoarjo di Jawa Timur, Manado di Sulawesi Utara, Lombok Utara di NTB dan Sumba Timur di NTT.
Menurut Yuna, Pemilukada yang tak mengganggu anggaran lain di APBD hanya terjadi di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi
BACA JUGA: Saksi Beber Politik Uang di Pilkada Yohukimo
Yuna menyebut daerah yang biaya Pemilukadanya tak menggangu anggaran lainnya adalah di Medan, Bandung, Surabaya dan Lombok Utara"Surabaya dan Medan justru anggaran kesehatan dan pendidikannya meningkat karena memang daerah kota yang memiliki fiskal tinggi
BACA JUGA: Akbar Sarankan SBY Segera Lakukan Reshuffle
Bandung sudah membentuk dana cadangan dua tahun sebelum PemilukadaSedangkan Lombok Utara meningkat karena daerah pemekaran yang baru menerima APBD penuh tahun 2010," sebut Yuna.Namun di daerah lain yang disurvei Fitra, kondisinya jauh berbedaYuna mencontohkan OKI di Sumsel yang biaya Pilkadanya membuat anggaran pendidikan susut hingga minus 8 persen dan anggaran kesehatan berkurang hingga 65 persen"Bahkan di OKI gaji ke-13 pegawai digunakan untuk pembiayaan Pemilukada," bebernya.
Sedangkan di Sidoarjo, Pilkada membuat anggaran pendidikan susut hingga 45 persen, sementara anggaran kesehatan berkurang 19 persenHal serupa juga terjadi di Kebumen, di mana anggaran pendidikan berkurang hingga 64 persen dan anggaran kesehatan turun hingga 35 persen
Angka pengurangan anggaran pendidikan tertinggi terjadi di Sumba TimurFITRA menemukan anggaran pendidikan berkurang hingga 165 persen dan anggaran kesehatan susut tujuh persen karena digunakan untuk membiayai Pemilukada.
Menurut Yuna, kondisi itu sebenarnya banyak terjadi di daerah lain di IndonesiaKarenanya Fitra menyarankan pelaksanaan Pemilukada dibiayai APBN saja"Karena dengan didanai APBN, maka efisiensi bisa lebih ditingkatkan dan pengawasannya pun jauh lebih ketat," ulasnya.
Kalaupun Pemilukada belum bisa sepenuhnya didanai APBN, Yuna menyarankan agar meniru model Bandung"Jadi menabung dulu untuk dana cadangan," cetusnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akbar: Angket Pajak tak Perlu Ditakuti
Redaktur : Tim Redaksi