jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah akhirnya menetapkan pemungutan suara 9 Desember mendatang menjadi hari libur nasional. Keputusan diambil demi efektivitas tingkat partisipasi masyarakat.
Namun Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini justru khawatir. Dia menilai, langkah tersebut menyimpan bahaya tersendiri.
BACA JUGA: Ini Dia Ciri-Ciri Daerah Rawan Konflik di Pilkada
"Kalau pemilu, itu semua pemilih punya hak pilih di daerah masing-masing. Kalau sekarang pilkadanya hanya di 269 daerah. Jadi libur tentunya memungkinkan pergerakan pemilih atau pergerakan warga atau masyarakat," ujar Titi, Rabu (25/11).
Titi berkaca pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang diwarnai dengan mobilisasi massa.
BACA JUGA: Setnov: Guru Turut Menentukan Wajah Indonesia
"Misalnya di Kota Waringin Barat (Kalimantan Tengah,red), kemudian daerah-daerah perbatasan. Saya kira harus diantisipasi betul, apalagi diperbolehkan memilih dengan KTP," ujar Titi. (gir/jpnn)
BACA JUGA: 9 Desember, Pertaruhan Nama Indonesia di Dunia Internasional
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kada Terpilih tak Bisa Langsung Angkat Pejabat Struktural
Redaktur : Tim Redaksi