Pilkada Langsung Rp 18 T, Dana Rapat 34 Kementerian Rp 20 T

Kamis, 25 September 2014 – 15:03 WIB
Ray Rangkuti. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menggugah kepedulian 560 anggota DPR RI yang menggelar rapat paripurna Kamis (25/9), untuk menyelamatkan demokrasi yang telah dibangun dan dinikmati hasilnya dalam 10 tahun terakhir.

Caranya, dengan menjatuhkan pilihan mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, bukan justru mengembalikannya dipilih DPRD.

BACA JUGA: UU Jaminan Produk Halal Perluas Peran MUI

"Tuan-tuan dan puan-puan yang sekarang duduk di DPR juga kan hasil reformasi demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata rakyat Indonesia," ujar Ray di Jakarta, Kamis (25/9).

Permintaan secara khusus ia arahkan pada anggota dewan yang tidak terpilih lagi, untuk memberikan kado terindah di ujung masa baktinya kepada rakyat Indonesia. Dengan memilih opsi pilkada langsung.

BACA JUGA: Soal Kemiskinan dan BBM, Indonesia Harus Berkaca pada Malaysia

"Kelak kado ini akan senantiasa dikenang dari individu anggota DPR yang berani berbeda dengan pandangan fraksinya demi menegakan hak dan kedaulatan rakyat," katanya.

Ray memaparkan argumentasinya. Soal pilkada biaya mahal misalnya, biaya pelaksanaan pilkada hanya sedikit lebih mahal dibanding biaya rapat-rapat 34 kementerian yang menelan biaya lebih dari Rp 18 triliun per tahun.

BACA JUGA: DPR Setujui Pengesahan RUU Jaminan Produk Halal

"Biaya pilkada langsung hanya menelan Rp 20 trilun per tahun. Jadi sangat tidak bermoral merampas kedaulatan rakyat dengan sebab biaya mahal pada saat yang sama membiarkan dana dengan jumlah yg sama, dinikmati tidak lebih dari 34 kementerian," katanya.

Ray juga menilai alasan lain yang menilai pilkada langsung ke DPRD akan memangkas politk uang, juga tidak tepat. Pasalnya, sekarang ini mewabah praktik anggota DPRD yang menggadaikan SK pengangkatan sebagai anggota dewan untuk mendapatkan dana kredit dari bank.

"Bagaimana bisa muncul asumsi politk uang akan berkurang kalau pilkada via DPRD dengan mentalitas anggota DPRD yang belum apa-apa sudah terlebih dahulu menggagunkan SK-nya," ujarnya.

Untuk itu sekali lagi Ray mengatakan, asumsi-asumsi yang dibangun penentang pilkada langsung, sangat tidak tepat.

"Karena itu saya berharapa anggota dewan bisa berpikir jernih. Terutama pada pada Partai Demokrat. Semoga tidak berpolitik cuci tangan dengan memilih opsi abstain," katanya.

Menurut Ray, memilih opsi abstain bernilai mendukung pilkada via DPRD. (gir/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebelum Banding, Anas Mau Istikharah Dulu Bareng Akil


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler