jpnn.com - JAKARTA--Pelaksanaan Pilkada yang tinggal beberapa bulan lagi, menimbulkan kekhawatiran terjadinya politisasi birokrasi di kalangan PNS.
Terhadap masalah ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, para PNS tidak perlu memberikan dukungan apapun kepada salah satu calon.
BACA JUGA: MenPAN Ingatkan PNS, Jangan Gunakan Aset Pemerintah di Kampanye Pilkada
"Netral saja, saya pastikan tidak akan dimutasi atau dinonjobkan kalau tidak memberikan dukungan. Namun, kalau sampai ada yang dinonjobkan karena tidak memberikan dukungan, lapor ke kami. Akan kami proses para pejabat yang melakukan politisasi birokrasi," tegas Yuddy, Senin (3/8).
Dia menambahkan, pihaknya sudah memberikan surat edaran kepala seluruh pimpinan instansi baik pusat dan daerah terkait netralitas dan larangan penggunaan aset pemerintah dalam pilkada serentak.
BACA JUGA: KPU: Silakan Pemerintah Terbitkan Perppu Pilkada Serentak
"Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan surat edaran ini, saya meminta kepada para pimpinan instansi untuk mengawasi seluruh ASN di lingkungan masing-masing dalam penyelenggaraan pilkada. Bagi ASN yang melakukan penggaran, saya minta dicatat dalam berita acara," paparnya.
Yuddy juga mengimbau seluruh masyarakat ikut memantau pelaksanaan Pilkada. Kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan untuk melihat apakah PNS menjaga netralitas atau tidak. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Tinggal 11 Wilayah Belum Daftar ke KPU
BACA ARTIKEL LAINNYA... Partai Pengecut di Pilkada harus Dihukum
Redaktur : Tim Redaksi