jpnn.com - JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah Pematang Siantar masih menyisakan masalah.
Pasangan pemenang Hulmas Sitorus-Hefriansyah dinilai melakukan kecurangan.
BACA JUGA: Wahai Pendukung Cagub No 1, Baca Nih Seruan Agus Harimurti Yudhoyono
"Kami atas nama warga, menolak secara tegas hasil Pilkada Kota Pematang Siantar, karena ada cara-cara yang sangat curang dilakukan pasangan nomor urut 2, yang masif dan sistematis," ujar Daulat Sihombing, salah satu perwakilan warga dalam keterangannya, Selasa (22/11).
Menurut pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sumut Watch ini, manipulasi terjadi sejak pra, ketika dan pascapencoblosan.
BACA JUGA: Polisi Harus Cari Aktor Intelektual Pengadangan Kampanye Ahok-Djarot
Di antaranya adalah pengumpulan formulir C6 atau undangan untuk memilih yang
dilakukan tim Hulman-Hefriansyah.
BACA JUGA: Pengadangan Kampanye Djarot sudah Terencana, Ini Buktinya
Selain itu, dugaan kecurangan juga terkait pembagian formulir di TPS, serta adanya pemilih siluman.
"Ada tim-tim yang bergerak mengumpulkan C6 milik warga, sebelum hari pencoblosan. Formulir ini diambil baik dengan cari memberi uang maupun 'dirampok'," kata Daulat.
Pihaknya mengklaim telah menangkap sejumlah orang yang bertugas mengutip C6 yang dikumpulkan di rumah dinas Hulman.
Menurut Daulat, setidaknya 70-80 ribu formulir C6 dikumpulkan, serta digandakan kembali sebanyak 30 ribu formulir.
"Lalu ada pembagian C6 di TPS ke orang-orang yang telah dikondisikan memilih pasangan nomor urut 2. Kecurangan ini turut melibatkan petugas KPPS," tuturnya.
Masyarakat, imbuh Daulat, juga memiliki bukti adanya pemilih siluman di pilkada susulan tersebut.
Pemilih ini merupakan orang-orang dari luar Pematang Siantar yang didatangkan guna memilih Hulman-Hefriansyah.
"Mereka warga Pekanbaru dan Labuhan Batu Selatan yang eksodus atau didatangkan untuk memilih pasangan nomor 2. Mereka diberi C6 yang telah dikumpulkan tadi," jelasnya.
Dia menambahkan, kecurangan disinyalir melibatkan media massa dan aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan jajaran Hulman semasa memimpin Pematang Siantar.
Selain itu, ada juga oknum kepolisian yang dituding mengintimidasi warga keturunan Tionghoa untuk memilih pasangan yang diusung Partai Demokrat tersebut.
Karena itu, ihaknya berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Hal ini dilakukan lantaran KPUD, panwaslu dan kepolisian setempat tak menggubris pelaporan yang telah dilakukan sebelumnya.
Rencananya, masyarakat yang turut diwakili 24 anggota DPRD Kota Pematang Siantar ini menemui komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak.
"Kami juga mengimbau agar Mabes Polri menurunkan tim untuk menindak dugaan kecurangan serta pembiaran oknum jajarannya di sana. Selain itu, kami berharap agar PPATK menelusuri transaksi-transaksi mencurigakan dari oknum KPUD dan pihak terkait dalam Pilkada. Saya jamin, pasti ada yang tidak wajar transaksi keuangannya," ujar Ketua DPD II Partai Hanura Pematang Siantar Kennedy Parapat. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Djarot Yakin Penolak Kampanye Segera Ditindak
Redaktur : Tim Redaksi