jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Syarifudin Sudding pemanggilan Bareskrim Polri terhadpa anggota DPR Eko Hendro Purnomo dinilai tidak sesuai prosedur.
Diakui Sudding bahwa polri memang telah mengirim surat pemberitahuan kepada MKD tanggal 15 Desember, bertepatan dengan hari pemanggilan Eko.
BACA JUGA: Buru Suami Inneke Koesherawati, KPK Belum Minta Bantuan Interpol
Hanya saja surat tersebut baru diterima pimpinan mahkamah hari ini.
Selain itu, anggota dewan yang dipanggil institusi penegak hukum apalagi berkaitan dengan tindak pidana umum seharusnya mendapat izin dari Presiden RI, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan diatur dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
BACA JUGA: Masinton: Harusnya Eko Tak Buat Kesimpulan Prematur
"Di UU seperti itu hasil putusan MK. Itu tetap ada pemberitahuan ke MKD. Itu sudah ada pemberitahuan dari pihak kepolisian.”
“Namun pemanggilan tetap harus didasarkan izin dari presiden sesuai putusan MK, kecuali masalah tertangkap tangan korupsi dan sebagaimana," kata Sudding, melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat (16/12).
BACA JUGA: 72 Jaringan Internasional Pasok Narkoba ke Indonesia
Dalam surat pemberitahuan polisi yang ditujukan kepada ketua MKD, lanjut politikus Hanura ini, bertujuan untuk klarifikasi terhadap Eko Hendro Purnomo atas laporan penyidik Bareskrim bernama Sofyan Armawan, LP/1233/XII/2016/Bareskrim tanggal 14 Desember.
Eko diduga melakukan tindak pidana Pasal 207 KUHP tentang Kejahatan terhadap Penguasa Umum dan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Melalui surat pemberitahuan itu, kata Sudding, MKD diminta mengkoordinasikan, sekaligus memberitahukan rencana pemanggilan itu kepada Eko.
Hal inilah yang menurut Sudding tidak sesuai prosedur. Surat itu juga belum diklarifikasi kepada Ketua DPD PAN DKI itu, karena baru diterima pimpinan MKD hari ini.
"Suratnya baru kami terima tadi. Seharusnya kalau ada hal-hal seperti itu Mabes meminta pada MKD untuk melakukan klarifikasi pada yang bersangkutan. Pada saatnya hasil klarifikasi kami bisa sampaikan ke Mabes," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menjaga Integritas Rimbawan Untuk Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi