JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie memastikan bahwa pimpinan-pimpinan partai politik sesungguhnya telah diajak bicara Presiden SBY, terkait rencana reshuffleBahkan, kepada dirinya, sejumlah pimpinan partai sudah menyiapkan pengganti kader mereka di kabinet yang kemungkinan akan terkena perombakan
BACA JUGA: Dilaporkan Pengacara, Adik Malinda Tolak Dakwaan Jaksa
"Ada pimpinan partai yang telah menawarkan kader-kader mereka sendiri untuk mengganti yang saat ini duduk di kabinet," ujar Marzuki Alie, dalam keterangan persnya, kemarin (21/9)
BACA JUGA: Hati-Hati KBIH Bodong
"Tentunya, tidak semua kader dari partai koalisi yang diajak bicara, cukup pucuk pimpinannya saja, cukup pimpinan tertinggi partainya saja," imbuh ketua DPR tersebut
BACA JUGA: Hari Ini Anas Dicecar KPK untuk Istri Nazar
Seperti Aburizal Bakrie, Hatta Radjasa, Hilmu Aminuddin, Muhaimin Iskandar, atau Surya Dharma AliMarzuki yang saat ini sedang mengikuti forum parlemen negara-negara ASEAN, di Phnom Penh, Kamboja, merasa perlu menanggapi isu soal reshuffle untuk menegaskan, bahwa tidak ada kontrak koalisi yang dilanggar SBY terkait wacana tersebutMenurut dia, meski telah menjadi hak prerogative, presiden sangat menyadari bahwa pemerintahan dibangun lewat koalisi"SBY adalah orang yang sangat transparan dan memegang etika," tandas Marzuki
Terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Akbar Tandjung tidak berani memastikan apakah sudah ada pertemuan antara Presiden SBY dengan Ketua Umum Aburizal BakrieMenurut Akbar, dirinya juga belum berkomunikasi dengan Ical ?sapaan akrab Aburizal- dalam beberapa waktu terakhir
"Pak Ical sedang keluar negeri sejak seminggu lalu, saya belum tahu apakah sudah ada komunikasi (dengan Presiden SBY)," ujar Akbar di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (21/9).
Menurut Akbar, saat ini memang menjadi momentum tepat Presiden SBY untuk melakukan reshuffle kabinetDengan melihat perspektif waktu, sudah dua tahun pemerintahan berjalanBoleh dibilang, dua tahun adalah separuh perjalanan pemerintahan sehingga membutuhkan evaluasi"Kenapa separuh jalan, karena jelang 2014 nanti perhatian akan lebih tercurah ke proses pemilu," ujarnya.
Jika ditanya urgensi, Akbar secara tegas menyatakan bahwa reshuffle urgen dilakukan pada saat iniOpini-opini masyarakat, termasuk hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia membuktikan bahwa kepercayaan publik terhadap kabinet SBY-Boediono sudah menurun hingga 37,7 persen"Presiden harus mempertimbangkan survei LSI ituKarena survei itu objektif dan cocok dengan pendapat masyarakat," ujarnya.
Survei LSI itu, juga menyinggung sejumlah nama menteri yang dinilai "berkontribusi" dalam menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada kabinetMenurut Akbar, setidaknya rilis LSI itu bisa menjadi dasar yang menunjukkan memang ada penurunan kinerja pemerintahan.
Apalagi, Presiden SBY sendiri juga pernah mengeluhkan banyak instruksinya yang tidak dijalankan oleh para menteriMomen dua tahun pemerintahan dinilai pas, karena nanti kabinet yang baru bisa memiliki waktu untuk memperbaiki kinerja pemerintahan"Jadi menurut saya sekaranglah waktunyaKalau setelah ini, atau satu tahun sebelum pemerintahan, momentumnya sudah lewat," jelasnya.
Presiden, lanjut Akbar, juga tidak perlu tergantung pada partai koalisiPertimbangan untuk melakukan reshuffle harus berdasar kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas demi menjamin efektivitas pemerintahan"Koalisi tidak harus mengalahkan hak prerogatif Presiden," tandasnya.
Pernyataan Marzuki tersebut bertentangan dengan suara dari Istana selama iniMenurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, pembahasan soal perombakan kabinet itu baru sebatas Presiden SBY dan Wapres BoedionoSejumlah elit parpol koalisi juga mengaku belum ada pembicaraan itu"Belum-belum (ada pembicaraan)," kata Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.
Namun menurut Hatta, presiden akan melibatkan ketum parpol jika ada reshuffle"Kalau ada pergantian, ketum parpol diajak bicara," katanyaHal senada sebelumnya disampaikan Ketum PKB yang menjabat Menakertrans Muhaimin Iskandar yang mengaku belum ada pembahasan dengan presiden terkait reshuffle.
Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha belum bersedia bicara banyak mengenai rencana perombakan kabinetTermasuk dengan nama-nama yang beredar di publik bakal diganti"Kalau berkembang di luar hasil analisa dan diinterpretasikan macam-macam, itu hak merekaBukan berasal dari presiden," katanya(dyn/bay/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MA: Mutasi Hakim Albertina Untuk Promosi
Redaktur : Tim Redaksi