jpnn.com, MAKASSAR - Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Wilayah Sulsel Sumarni mengatakan penghapusan tenaga honorer sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dinilai memberikan dampak buruk bagi tenaga honorer di Indonesia.
Karena itu, Sumarni menegaskan pihaknya menolak penghapusan tenaga honorer yang dinilai dilakukan secara sepihak tersebut.
BACA JUGA: Penghapusan Honorer, Masalah Ini yang Bikin Edison Khawatir
"Honorer K2 Sulsel dengan tegas menolak penghapusan tenaga honorer secara sepihak karena ini tidak sesuai dengan aturan," tegas Sumarni kepada JPNN.com, Senin (20/6).
Dia mengungkapkan kebijakan penghapusan tenaga honorer tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
BACA JUGA: Nasib Honorer Mengerikan, Tetapi Penyebab Utama Bukan SE MenPAN-RB
"Kebijakan ini tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab kami telah mengabdi puluhan tahun," ungkapnya.
Selain itu, kebijakan penghapusan tenaga honorer ibarat bom molotov yang dapat membumihanguskan honorer.
BACA JUGA: Plt Bupati Ini Bicara Penghapusan Honorer, Semoga Presiden Membaca
"Padahal sudah puluhan tahun kami mengabdi, ini semua hancur karena gagalnya pemerintah dalam memanajemen kepegawaian," tegasnya lagi.
Sumarni menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghilangkan honorer.
"Apalagi honorer K2 yang terdaftar di BKN diangkat berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010," pungkasnya. (mcr29/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Ribuan Honorer Dirumahkan, Pemda Tak Bisa Berbuat Apa-Apa, Para Guru Waswas
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : M. Srahlin Rifaid