jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) merespons langkah sejumlah pegawai mengadukan dugaan pelanggan aturan mutasi pejabat oleh Pj Bupati Bombana Burhanuddin ke Kemendagri hingga KASN.
Sebelumnya Burhanuddin melantik 37 pejabat yang proses mutasinya terindikasi melanggar surat persetujuan Kemendagri hingga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020.
BACA JUGA: Dugaan Pelanggaran Mutasi Pejabat oleh Pj Bupati Bombana Dilaporkan ke KASN
Dugaan pelanggaran itu lantas diadukan sejumlah amtenar di Bombana ke Kemendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana Man Arfa pun merespons langkah pegawai daerahnya memprotes mutasi dan pelantikan pejabat tersebut.
BACA JUGA: Begini Nasib Mayor Dedi Hasibuan setelah Bawa Prajurit TNI ke Polrestabes Medan
"Ya, kalau mereka mengadukan itu, berarti mungkin mereka merasa ada hak-haknya yang dilanggar," kata Man Arfa saat dikonfirmasi JPNN,com melalui sambungan telepon, Rabu (9/8).
Namun, pihaknya enggan menanggapi lebih jauh terkait dugaan pelanggaran yang terjadi.
BACA JUGA: Ini yang Terjadi saat Sidang Tertutup Perkara Ferdy Sambo di MA, Vonis Mati pun Berubah
Man Arfa pun menyerahkan keputusan terkait masalah itu kepada pihak Kemendagri maupun KASN.
"Ya, nanti dari phak KASN yang akan memproses. Kita tunggu saja," ucapnya.
Dia memastikan Pemkab Bombana siap menjalani proses yang nantinya dilakukan KASN bersama Kemendagri.
"Oh, siap, siap," jawab Sekda Bombana Man Arfa.
Saat disinggung tentang kemungkinan mutasi pejabat yang telah dilantik Pj Bupati Bombana Burhanuddin dibatalkan, Arfa tidak mau berspekulasi.
"Kita tunggu saja kebijakan KASN dengan Kemendagri, bagaimana menyikapi pengaduan itu," jawabnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Pj Bupati Bombana Burhanuddin diduga melakukan pelanggaran saat mutasi dan pelantikan 37 pejabat di daerah itu pada 1 Agustus 2023 lalu.
Pelantikan 37 pejabat oleh Burhanuddin sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Bombana 1016 Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemkab Bombana.
SK yang diteken Pj Bupati Bombana Burhanuddin tertanggal 31 Juli 2023 itu dinilai bertentangan dengan surat Kemendagri Nomor: 100.2.2.6/5043/OTDA.
Surat Mendagri itu perihal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan Pemkab Bombana.
Surat tertanggal 18 Juli 2023 yang diteken Dirjen Otda Akmal Malik itu ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
Persoalan ini lantas diadukan sejumlah pegawai Pemkab Bombana kepada Ditjen Otda Kemendagri dan KASN di Jakarta.
Mereka mengaku telah menjadi korban kebijakan mutasi pejabat oleh Pj Bupati Bombana secara melanggar aturan.
"Kami melaporkan beberapa pelanggaran pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional tertentu yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Tahir kepada JPNN.com, Sabtu (5/8).
Tahir mengaku dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan Kecamatan Rarowatu Utara. Mantan Lurah Lauru itu mempertanyakan alasan penurunan eselonnya setelah menduduki jabatan baru sebagai kasubbag.
Menurut Tahir, pelantikannya disetujui Kemendagri berasarkan Surat Mendagri Nomor 100.2.2.6/5043/OTDA tertanggal 18 Juli 2023 atas usulan Pemkab Bombana.
Persetujuan itu dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 190 Ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 17 Tahun 2020 yang mengatur; Mutasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan paling singkat dua tahun dan paling lama 5 tahun.
Sementara Tahir mengaku masa kerja dalam jabatan terakhirnya sebagai Lurah kurang dari 2 tahun tetapi sudah dimutasi. Masalahnya, ada pegawai lain yang masa jabatannya sama dengan dia namun tidak boleh dilantik.
"Saya menjabat belum dua tahun dimutasi, sementara yang lain tidak boleh dilantik karena dia masih belum cukup dua tahun dalam jabatannya,' tutur Tahir.
"Kebijakan ini tidak adil, kami melihat ada diskriminasi. Kenapa saya belum cukup dua tahun, baru satu tahun (menjabat) sudah digeser," lanjutnya.
Tahir mengaku tidak mempersoalkan pelantikan maupun mutasinya karena itu biasa dalam birokrasi. Namun, yang dia tuntut adalah kebijakan Pemkab Bombana yang tidak sesuai aturan.
Oleh karena itu, dia menilai kebijakan Pj Bupati Bombana terkait mutasi dan pelantikan itu sudah tidak sesuai dengan surat Kemendagri, karena selain dirinya, ada belasan pejabat lainnya yang pelantikan mereka melanggar aturan.
"Contoh begini, ada (pejabat) yang tidak disetujui oleh Mendagri, tidak di kabupaten dia disetujui dalam arti dia dilantik. Sebaliknya, ada yang disetujui oleh mendagri, tetapi di kabupaten tidak disetujui, tidak dilantik," jelasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kontrak PPPK Guru Banyuwangi Diperbarui Tiap 5 Tahun dengan Catatan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam