PKB Dukung 10 Persen APBN untuk Desa

JAKARTA - Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dakhiri, mendesak pemerintah untuk mempercepat penyerahan draft Rancangan Undang-Undang tentang Desa ke DPRTidak adanya kejelasan dari pemerintaah sangat mengkhawatirkan, sebab UU tersebut sangat penting untuk  segera dibahas

BACA JUGA: KPK Dukung DPR Bangun Gedung Baru

"Karena meskipun sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 tapi hingga saat ini pemerintah belum menyerahkan draft RUU tersebut.

Kami khwatir, jadi kesannya terkatung-katung tanpa ada kepastian," kata Hanif saat menerima delegasi  Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12). 

Kondisi ini, lanjutnya, tidak boleh terus berlangsungUntuk itu, F-PKB meminta pemerintah mempercepat penyerahan draft RUU agar segera dapat dibahas dan disahkan menjadi undang-undang

BACA JUGA: Gubernur Minta Tak Dipidana Karena Kebijakan

Selain itu, sambung Hanif, yang didampingi anggota Komisi II DPR dari F-PKB Abdul Malik Haramain, pihaknya berharap agar pemerintah memasukkan usulan tentang alokasi anggaran terintegrasi 10 persen dari APBN dalam draft RUUHal ini sangat penting bagi pembangunan desa sekaligus membuktikan bahwa paradigma pembangunan pemerintah tidak hanya berorientasi ke kota melainkan sudah pro desa.

“Dengan mengakomodasi ini, sama artinya pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan, sebab lebih 50 persen kemiskinan berada di desa

BACA JUGA: Bawaslu: KPU Sultra Tak Bersih

Namun, jika pemerintah tidak memasukkan usulan ini, maka F-PKB akan memasukkan usulan ini dalam DIM RUU versi F-PKB,” tukas Hanif.

Dia mengatakan, partainya mendukung gagasan untuk menyediakan dana desa yang diatur persentasenya dari total APBN karena itu memang sudah menjadi keputusan resmi PKB waktu Mukernas Fraksi beberapa bulan lalu"Karena itu kita tidak akan tinggal diam, kita akan terus desak pemerintah agar mereka lebih melek melihat persoalan desa ini," tandasnya.

Abdul Malik Haramain menambahkan, dana desa yang diperjuangkan PKB sebagai komitmen untuk memeratakan pembangunan ke level yang paling rendahSelama ini desa hanya menjadi tempat pembangunan"Pemerintah harus mau dan ini komitmen untuk melibatkan desa dalam merencanakan dan mengelola pembangunan di desa," sebut Malik.

Namun, Malik sependapat bahwa mekanismenya diatur sedemikian rupa, termasuk transparansi dan akuntabilitasnyaAparat penegak hukum harus mengawasi penggunaan dana itu untuk mengantisipasi penyelewengan"Ini penting, karena jangan sampai ada potensi penyelewengan yang bisa menyebabkan persoalan lain," paparnya

Sebelumnya, ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) kembali menggugat dan menggeruduk DPRMereka menuntut agar segera mengesahkan RUU Desa menjadi Undang-Undang.

Desakan ini merupakan yang kesekian kalinya mereka lakukanSebelumnya mereka telah membuat kesepakatan dengan DPR pada 12 Oktober 2011 lalu, yang menyatakan siap dan tidak keberatan untuk membahas dan mengesahkan RUU Desa.

Bahkan Parade Nusantara pada 11 November 2011 telah melakukan gerakan serentak di seluruh Kabupaten di Indonesia untuk memohon Surat Dukungan dari para Bupati dan Ketua Dewan di seluruh Kabupaten IndonesiaNamun sampai saat ini aspirasi itu belum mendapat tanggapan nyata dari Pemerintah.

Menurut Koordinator Parade Nusantara, Sudir Santoso, desakan ini merupakan upaya untuk menyelamatkan desa"Selamatnya desa adalah selamatnya negara! Kekuatan pertahanan ekonomi desa tidak perlu diragukan lagi, karena ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998 di mana pengusaha menengah ke atas pada tumbang, desa masih tetap tidak tergoyahkan sebagai penyangga ekonomi negara," kata Sudir(dms)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Mulai Gulirkan Pansus Haji