PKS Kritik Balik PPP

JAKARTA - Wacana yang dilontarkan PPP agar presiden menjadikan kinerja menteri dan pimpinan lembaga setingkat menteri dalam penanganan bencana sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan reshuffle direspons pedas oleh PKSBagi PKS, permasalahannya tidak terletak pada kinerja menteri, tetapi lebih kepada kinerja Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) selaku koordinator di lapangan.

"Tidak usahlah bikin pernyataan yang bisa membuat masyarakat bertambah antipati dengan politik

BACA JUGA: Konfederasi Gerindra Dinilai Masih Lemah

Tetapi, kalau mau tek-tok isu reshuffle, ya nggak apa-apa," kata Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq kemarin (9/11), lantas tertawaSaat dihubungi, ketua Komisi I DPR itu mengatakan tengah berada di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah.

Mahfudz menyampaikan bahwa semua langkah penanganan bencana dikoordinasikan oleh BNPB

BACA JUGA: Kubu DL Sitorus Belum Menyerah

Bahkan, Presiden SBY telah menegaskan bahwa institusi pimpinan Syamsul Muarif tersebut merupakan lembaga nasional setingkat menteriKarena itu, BNPB harus mampu mengoordinasi seluruh elemen yang ada, termasuk para menteri.

"Tetapi, karena sistem belum terbangun, instrumen belum lengkap, dan SDM belum siap, ini seperti leher botol

BACA JUGA: Pjs Bupati Konut Bela Penggugat

Sumbatan banyak di BNPBJadi, kalau mau menembak, justru ke BNPB," ujar MahfudzDia mencontohkan, anggaran Rp 200 miliar untuk Merapi-Jogjakarta saja belum terserap secara optimal.

Sebelumnya, Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, presiden seolah-olah sendirian mengurus persoalan bencanaPadahal, penanganan bencana seharusnya dapat diurus para menteri sajaDia menyarankan, respons para menteri dalam penanganan bencana menjadi tolok ukur untuk menyegarkan anggota kabinet alias reshuffleSasaran tembak PPP itu tak jauh dari Menko Kesra Agung Laksono (Golkar) dan Mensos Salim Aljufri (PKS)

Mahfudz mengatakan, bisa saja SBY menjadikan penanganan bencana sebagai bahan evaluasiTetapi, faktanya, saat ini bencana tersebut, misalnya letusan Gunung Merapi, masih terjadi"Lagi pula, kalau presiden ingin melakukan reshuffle, instrumennya kan sudah ada, yaitu UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Red)," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga mengingatkan bahwa komando di lapangan dalam penanggulangan bencana telah dipegang kepala BNPB"Beliau bisa memerintahkan segala ikhtiar," tegasnya.

Dia tidak memungkiri seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, memang belum terlatih sepenuhnya dalam menangani bencana sehinga terkesan lamban"Koordinasi di lapangan masih kedodoranMemang begitu kenyataaannya," katanya.

Tetapi, Priyo menilai sudah ada kemajuan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnyaAgar lebih optimal, ke depan perlu disiapkan protap baku dan tim gerak cepat yang bisa langsung diterjunkan ke lokasi bencana.

Menanggapi wacana reshuffle terhadap para menteri yang dinilai tidak sigap, wakil ketua DPR itu menyerahkan sepenuhnya kepada presidenTetapi, dia mengharapkan itu tidak terjadi"Reshuffle itu urusan presidenTetapi, semoga dengan perbaikan saja," ujarnya(pric4/)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Galang 7 Parpol Kecil