JAKARTA - Ketegangan politik pasca diumumkannya hasil evaluasi kabinet oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) belum usaiDua parpol yang menterinya diberi rapor merah, PKS dan PAN, menyesalkan langkah lembaga pimpinan Kuntoro Mangkusubroto itu.
"Yang dilakukan UKP4 adalah hal biasa
BACA JUGA: Hakim MK Takut Dua Camat di Medan Dibunuh
Tapi, itu menjadi luar biasa ketika dilempar ke publik dan menjadi bola panasBACA JUGA: Sengketa Diputus Tanpa Pemeriksaan Saksi
Turut berbicara Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Marzuki Alie, Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan, dan pengamat politik UI Boni Hargens.Menurut Mahfudz, setelah (hasil evaluasi itu) dipublikasikan, wajar kalau beragam tafsir politik muncul
BACA JUGA: Gubernur Diminta Siapkan Pjs Bupati Kobar
Sampai akhirnya mencuat ingar bingar soal reshuffle"Mengapa yang dapat rapor merah PKS dan PAN," gugatnyaPadahal, menurut dia, banyak menteri lain yang lebih bermasalah."Ramai-ramai soal gas meledak sana sini, siapa menteri ESDM-nyaKasus-kasus pilkada juga banyak terjadi karena tidak independen-nya aparatur di daerah," katanyaSindiran Mahfudz itu jelas sekali mengarah kepada Menteri ESDM Darmin Zahedy Saleh serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.EMangindaanKeduanya kebetulan berlatar belakang Partai Demokrat.
Mahfudz memahami bahwa UKP4 bertugas membantu presiden dalam mengevaluasi kabinet secara berkalaNamun, evaluasi tersebut berjangka waktu seratus hari dan per satu tahun"Tiba-tiba sekarang ada evaluasi tengah tahunApa ini ijtihad baru," ujarnya.
Ketika UKP4 melakukan evaluasi tengah tahun, Mahfudz menyebut ada persoalan yang tidak terhindarkan menyangkut siklus anggaranKarena masih tahap-tahap awal, serapan anggaran kementerian otomatis masih kecilJauh lebih objektif kalau evaluasi dilakukan pada akhir tahun anggaran.
"Kami memahami komplain berat Menkumham (Patrialis Akbar, Red)," katanya, lantas tersenyumMenkumham Patrialis Akbar adalah menteri asal PAN yang diberi rapor merahSedangkan menteri PKS yang mendapat rapor merah adalah Menkominfo Tifatul Sembiring.
Taufik Kurniawan juga berpandangan bahwa hasil evaluasi UKP4 seharusnya tidak dibuka kepada publikKarena UKP4 merupakan lembaga yang dibentuk presiden, laporannya harus diberikan kepada presiden"Kalau dirasakan sangat krusial, biar presiden yang menyampaikan kepada publik," tegasnya.
Wakil ketua DPR itu mengatakan, DPP PAN telah meminta klarifikasi ke Patrialis AkbarKinerja buruk Menkumham, menurut Taufik, ternyata hanya karena belum terbangunnya 19 lapas baruPadahal, dana dari APBN memang belum cair."Sangat tidak logis itu dibebankan ke menteriBukan hanya Menkumham, tapi juga MenkominfoIni kan senasib semua," ujarnya.
Marzuki Alie menegaskan, hasil penilaian UKP4 merupakan bahan introspeksi pejabat yang diberi rapor merah"Segera perbaikiIni kan baru setengah tahunMudah-mudahan enam bulan ke depan bisa mencapai target yang telah disepakati," katanya.
Dia memahami kegelisahan mitra koalisinya yang berpandangan hasil UKP4 seharusnya bersifat confidential atau tidak dibuka ke ranah publikNamun, Marzuki berpandangan, mungkin saja semangatnya adalah prinsip transparansi"Dan, pasti sepengetahuan presiden," ujar politikus yang juga menjabat ketua DPR tersebut.
Lantas, apa niat presiden membiarkan itu diumumkan? "Yang bisa menjawab itu presidenTapi, intinya, evaluasi itu bagusCambuk bagi menteriJangan nanti akhir tahun tahu-tahu dicopot," jawabnya(pri/c3)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Bela Diri soal Putusan Pilkada Kobar
Redaktur : Tim Redaksi