PKS Tutup Pintu Islah bagi Yusuf

JAKARTA - Langkah pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yusuf Supendi, dinilai berlebihan oleh fungsionaris DPP PKSBahkan, mantan Presiden PKS yang kini menjabat sebagai Menkominfo, Tifatul Sembiring, mengisyaratkan tertutupnya pintu islah bagi mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 itu.

"Kalau menurut Presiden PKS, islah itu untuk memperbaiki hubungan, kalau ada perbedaan pendapat

BACA JUGA: Megawati Kritisi Penanganan Infrastruktur Transportasi

Tapi ini kan karena diberikan suatu hukuman, tapi menggugat balikJadi saya rasa itu hak yang bersangkutan," tegas Tifatul kepada wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/3).

Tifatul memastikan, bahwa tuduhan-tuduhan dan langkah-langkah Yusuf, bukan mewakili perpecahan di internal PKS

BACA JUGA: Istana Klaim Tak Ikut Kisruh Internal PKS

Ia menegaskan bahwa tidak ada kubu-kubuan di tubuh partai Islam tersebutBahkan seluruh struktur resmi PKS menurutnya, masih tetap berjalan tak terpengaruh dengan laporan-laporan Yusuf.

"Saya tegaskan, tidak ada kubu-kubuan di PKS

BACA JUGA: Yusuf Bantah Terlibat Operasi Jatuhkan PKS

Yang jelas, Pak Yusuf Supendi ini, dia dikenai hukuman oleh PKS dan dia menggugat balikJadi tidak benar ada Fraksi Keadilan dan Fraksi KesejahteraanTidak ada yang begitu," tegas Tifatul.

Tifatul pun mengaku selalu mengikuti setiap langkah dan statement Yusuf di media massaSeperti diketahui, sejumlah petinggi DPP PKS dilaporkan oleh Yusuf, terkait dugaan pelanggaran kode etikDi antaranya yang dilaporkan adalah Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sekjen DPP PKS Anis Matta, Ketua Dewan Syura PKS Hilmi Aminudin, serta sejumlah pengurus DPP PKS lain.

Selain ke Badan Kehormatan (BK) DPR, Yusuf juga telah melaporkan dugaan korupsi oleh sejumlah petinggi PKS itu, tepatnya pada 21 Maret lalu, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Yusuf juga melaporkan petinggi PKS yang dituding telah menyelewengkan dana miliaran rupiahDi antaranya yakni dana Rp 40 miliar dari Adang Daradjatun saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta, uang Rp 21 miliar dari Wiranto untuk pemilihan presiden, serta dana Rp 34 miliar dari Jusuf Kalla yang juga terkait dengan Pilpres 2004.

"Itu fitnah! Kita dengar semua, apa yang dikatakan Pak Yusuf, soal korupsi dan lain-lainMau diapakan negeri ini, kalau hanya dituduh begini-begitu tanpa ada fakta?" kata Tifatul lagi(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon Terlalu Banyak, Pemilukada Tak Efektif