JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) di DPR, Tjatur Sapto Edy mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi plesiran para pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke luar negeri.
"Tradisi plesiran pejabat BUMN ke luar negeri selama ini luput dari pengawasan KPKPadahal dari sisi penggunaan anggaran negara jelas jauh lebih besar dibanding yang pakai oleh kunker DPR," kata Tjatur di press room DPR, Senayan Jakarta, Jumat (26/11)
BACA JUGA: BK DPR Jualan Furniture di Turki
Demikian juga dari sisi asas manfaat, lanjut Tjatur, juga tidak jauh beda dengan apa yang dihasilkan oleh DPR disaat kunker ke luar negeri."Bahkan, banyak diantara pejabat BUMN, dengan berbagai cara berani mengajak perempuan yang bukan istrinya dan kalaupun membawa istri, maka mereka membawa istri orang
Dijelaskan Tjatur, ramainya pemberitaan plesiran DPR di media massa itu lebih disebabkan karena di DPR ini lembaga yang sangat-sangat transparan hingga hal apapun langsung sampai ke publik.
"Tapi disaat sejumlah anggota Komisi VIII DPR kunker ke Arab Saudi dan harus nombok biaya hotel 100 dolar Amerika perharinya tidak satupun media memberitakannya," kata Tjatur.
Berbagai kasus yang melibatkan anggota DPR adalah kasus receh yang nilainya jauh di bawah yang terjadi di pemerintahan dan BUMN
BACA JUGA: RUU Parpol Diketok Palu 17 Desember
Tapi kasus menghamburkan-haburkan uang negara oleh pemerintah dan BUMN jauh lebih besar dan berdampak terhadap keuangan negara."Masyarakat tidak menyorot korupsi di BUMN karena memang sulit untuk diungkap sebab korupsi itu dilakukan dengan suatu konspirasi yang sempurna," pungkasnya
BACA JUGA: Ical dan Anas Redam Perpecahan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soekarwo Siap Pimpin Alumni GMNI
Redaktur : Tim Redaksi