PLN Hapus Penunjukan Langsung

JAKARTA- Sebagai upaya meningkatkan efisiensi, Dirut PT PLN (Persero) Dahlan Iskan melakukan berbagai perbaikan sistem pada pengadaan barang dan jasaSalah satu adalah meminta pengawasan langsung atas setiap proyek pengadaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

BACA JUGA: Sri Pertahankan Sistem Remunerasi

Selasa (30/3), Dahlan mendatangi gedung KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Mulai tahun ini, KPK akan melakukan pengawasan langsung semua pengadaan di PLN," ujarnya.

Dahlan menuturkan kasus korupsi terbesar di Indonesia berasal dari pengadaan barang dan jasaDia juga berterimakasih pada KPK atas pengawasan yang diberikan

BACA JUGA: Kerugian Tak Semata Uang

Pasalnya, tidak banyak perusahaan dan lembaga negara yang mendapat pengawasan dari KPK"Dalam satu tahun pengadaan itu berkisar sampai Rp100 triliun, sehingga harus diawasi langsung," kata Dahlan lagi.

Soal adanya Surat Keputusan (SK) Direktur Utama no 138

BACA JUGA: SPT Semua Pegawai Kemenkeu Diperiksa

k/010/DIR/2002 tentang Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di PLN, yang memperbolehkan penunjukan langsung, Dahlan berjanji akan menghapus SK tersebut"Tadi memang tidak disinggung pembicaraan tentang SK tersebut, tapi saya berterimakasih atas infonya dan saya akan tindak lanjutiSaya akan lihat SK-nya, dan kalau betul belum dicabutAkan saya cabut," tegasnya.

Selain menjanjikan pencabutan SK yang berisi ijin penunjukan langsung tersebut, Chairman Jawa Pos Group itu juga akan mengingatkan para supplier barang dan jasa yang masih meminta hak istimewa"Mulai sekarang kalau ada supplier yang masih suka minta ditunjuk langsung, minta diistimewakan, mereka harus tahu bahwa pengadaan diawasi oleh KPKSaya tidak bisa atur tender-tenderBukan karena saya sombong, tapi karena memang seharusnya begitu dan ini sudah ada tamengnya sekarang," paparnya.

Dahlan menegaskan, PLN adalah perusahaan terbesar di IndonesiaKarena itu, harus dijalankan dengan baik serta efisiensi secara besar-besaran"Untuk itu, kita mengubah sistem pengadaan agar lebih efisien," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Mochammad Jasin menuturkan bahwa kedatangan Dahlan Iskan juga berkaitan dengan laporan anggaran PLN tahun 2010Dilaporkan total anggaran senilai Rp 230 triliun, dengan rincian dana operasional sebesar Rp 160 miliar dan sisanya Rp 70 triliun untuk dana investasi"60 persennya untuk pengadaanJadi cukup besar," ujar Jasin.

Dia memaparkan, pihak KPK akan membuat action plan untuk memantau efisiensi pengadaan barang dan jasaAction plan tersebut diwujudkan dalam bentuk aplikasi system informasi monitoring PJB

Soal data, Jasin mengungkapkan, KPK membutuhkaan beberapa data pengadaan yang tahun 2008 dan realisasi untuk 2010, yang meliputi rencana teknis mekanisme kontrak dan harga sahamSalah satu data yang paling dibutuhkan adalah data pengadaan trafoSebab, pengadaan tersebut memiliki nilai paling besar di PLN"Selama ini ada selisih harga kontrak dan agen yang rata-rata mencapai 34 persenKita juga minta data tersebut sesuai dengan kesepakatan pabrik bukan pedagang," ujarnya.

Soal pengadaan data trafo, Jasin mengatakan pihak PLN mengaku siap memberikan data pengadaan trafo tahun 2010Untuk data tahun 2008-2009 sedang dipersiapkan

Seperti diketahui, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa sudah banyak menjerat petinggi PLNDi antaranya, mantan General Manager PLN Jawa Timur, Hariadi Sadono divonis hukuman kurungan enam tahun atas kasus pengadaan perangkat lunak Content Management System (CMS), sementara mantan dirut PLN Eddie Widiono ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi sebuah pembangunan proyek sistem komputerisasi untuk pelayanan terhadap pelanggan, CIS-RISI.(ken)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 10 Pejabat Pajak Dinonaktifkan