JAKARTA—Salah satu poin penting dalam reformasi birokrasi di Kementrian Keuangan adalah pemberian tunjangan kinerja atau remunerasiRemunerasi yang diberikan cukup besar bagi pegawai Kemenkeu, diharapkan bisa menekan angka korupsi
BACA JUGA: Kerugian Tak Semata Uang
Namun kasus penggelapan pajak yang dilakukan pegawai Ditjen pajak biasa sekelas Gayus Tambunan, menjadikan remunerasi yang diusung Kemenkeu, sebuah program yang gagal.Namun anggapan yang memandang remunerasi gagal, dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani
BACA JUGA: SPT Semua Pegawai Kemenkeu Diperiksa
Karena remunerasi dimaksudkan untuk mereformasi sistem dan bukan orang per orang.‘’Kalau ada yang memandang permasalahan seperti itu (remunerasi gagal), maka kita perlu dudukkan lagi pandangan mengenai remunerasi
BACA JUGA: 10 Pejabat Pajak Dinonaktifkan
Tapi tidak berarti sistem bisa bekerja rasionalSistem tidak bisa mendeteksi konflik interest dari aparat-aparat yang melanggar ketentuanKalaupun kita melakukan evaluasi, maka itu keseluruhan secara berkelanjutan,’’ kata Sri.Sri pun meminta agar kekecewaan masyarakat terhadap kasus Gayus tidak menjadikan masyarakat memboikot membayar pajak.’’Karena kalau demikian, sama artinya mendukung kasus Gayus dengan tidak membayar pajakKami bisa sikapi kekecewaan masyarakat dan kami berjanji akan terus melakukan evaluasi dengan melihat semua aspek,’’ katanya.
Kecurigaan masyarakat tentang arah keuangan negara dari pajak, dijawab Sri dengan memberikan jaminan bahwa masyarakat, baik badan ataupun perorangan tidak perlu mengkhawatirkan pajak yang telah mereka bayarkanKarena pajak tersebut sudah masuk ke kas negara dan dijamin aman.
‘’Saya jamin yang sudah masuk ke kas negara itu amanYang tidak aman adalah yang belum masuk dan akhirnya disalahgunakan oleh oknum seperti Gayus dan oknum lainnya iniItulah yang akan kita lakukan perbaikan dan langkah-langkah pencegahanKami akan terus monitor penerimaan pajak,’’ kata Sri.
Sementara itu, Ketua Komisi Pengawas Perpajakan (KPP) Anwar Sujadi mengatakan bahwa remunerasi harus tetap ada untuk memelihara reformasi birokrasiTerkait kasus GT, Anwar mengatakan KPP akan melakukan evaluasi, apakah remunerasi itu paket individual atau tidak.
‘’Saat inikan pemeriksaan dan evaluasi kita belum sampai ke kinerja individualProblemanya kan ewuh pakewuh (sungkan menindak teman sendiri)Dulu waktu saya di Bea Cukai, publik bisa percaya karena mengundang pihak luarSekarang inikan masalahnya kita kedahuluan orang luar saja (informasi soal GT)Ini yang akan kita evaluasi diinternal,’’ tegasnya.
Karena itu, untuk menindak makelar kasus pajak seperti GT yang diyakini masih berkeliaran di Kemenkeu, Anwar mengatakan yang harus dituntaskan adalah budaya ewuh pekewuh.’’Kita harus ubah budaya itu, karena persoalannya serius dan mungkin butuh keberanian,’’ katanya.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Australia Gelar Pameran Pertambangan
Redaktur : Soetomo Samsu