jpnn.com - PONTIANAK - Rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sepertinya tidak akan mulus. Pasalnya sejak rencana itu digulirkan, aksi penolakan terus berlangsung. Seperti yang aksi demonstrasi dilakukan puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Barat di Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Kamis (13/11) pukul 10.00 WIB.
Dalam aksi tersebut, puluhan aktivitas menyatakan dengan tegas bahwa PMII Kalbar menolak rencana kenaikan harga BBM. Menuntut mencabut Undang-undang Migas nomor 22 tahun 2001, berantas mafia migas, bubarkan petral dan ciptakan industri hilir karet di Kalbar.
BACA JUGA: Pemkot Menang Gugatan, Proyek Pasar Dilanjutkan
Meski hujan cupup deras, namun para mahasiswa tidak mengendorkan aksinya. Mereka tetap lantang menerikan menolak rencana tersebut, dan meminta DPRD Kalbar ikut menolak kebijakan yang dianggap akan menyengsarakan rakyat.
Usai berorasi di Bundaran Digulis, para mahasiswa pun langsung menuju Kantor DPRD Kalimantan Barat untuk menyampaikan tuntutan. Koordinator aksi, Samsul Hadi mengatakan bahwa BBM di pemerintahan Jokowo-Jusuf Kalla terus saja dimainkan sebagai isu untuk mengalihkan isu-isu politik, hukum yang mengancam kekuasaan.
BACA JUGA: Ajukan Penangguhan Penahanan, Guntur Bumi Ingin Kuliah S-2
Karena rencana itu, lanjut dia semua orang terperangah ketika mendengar akan ada penerapan dua harga BBM di SPBU.
“Rakyat yang tingkat pendidikan politik, sosialnya cukup tinggi pasti tahu bahwa yang duduk di pemerintah atau badan usaha milik negara sekelas pertamina bukan orang atau pejabat biasa,” katanya.
BACA JUGA: Polisi Bertindak Brutal, Pembantu Dekan UNM juga Ikut Dikejar
Menurut dia, para pejabat pasti juga tahu bahwa bila sistem dua harg diterapkan akan menimbulkan kesenjangan harga dan kekacauan karena akan meningkatkan kreatifitas pelaku kejahatan kepada pengendara angkutan umum, sepeda motor untuk mengambil keuntungan.
“Masyarakat tetap menolak rencana pemerintah itu, menaikkan harga BBM adalah rezim neolib. Karena akan semakin membebani rakyat yang secara ekonomi lemah,” tegasnya.
Samsul dengan tegas mengatakan kebijakan tersebut jelas keliru. Disaat kondisi ekonomi masyarakat belum membaik, populisme moral rezim pemerintah saat ini harus dikritik dalam soal yang katanya berfikir untuk rakyat.
“Menurutnya harga BBM ditentukan oleh pasar global yang kendalikan kekuasan pada sekelompok orang pada migas internasional,” tegasnya kembali.
Alasan subsidi BBM yang akan dikonversi ke sektor produktif, dia menambahkan dianggap terlalu dipaksakan.
“PMII pastikan akan menolak rencana itu. Apalagi kenaikan yang direncanakan mencapai 30 persen jelas dan dapat dipastikan, rakyat akan mengalami kesulitan,” ujarnya.
Sementara itu, aktivis PMII Kalbar lainnya Mulyadi mengatakan isu kenaikan BBM telah berdampak sistemik pada harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Apalagi ditambah rencana menggelontorkan tiga kartu sakti, yakni kartu Indonesia Pintar, sehat dan sejahtera.
“Janji-janji Jokowi-JK ingin mensejahterakan rakyat ternyata hanya isapan jempol,” katanya.
PMII, dia mengatakan hasil kajian yang dilakukan, maka menegaskan menolak rencana tersebut.
“Kalau memang BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, maka seharusnya pemerintah bukan menaikkan harganya, tetapi menindak pelaku yang menyelewengkan minyak itu,” tegasnya.(adg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lukman Hakim Ditemukan Meninggal Tanpa Memakai Baju
Redaktur : Tim Redaksi