jpnn.com - PACITAN--Tampaknya kalangan PNS lingkup Pemk Pacitan sudah menganggap biasa perceraian.
Buktinya, ada 23 abdi negara yang mengajukan gugatan cerai kepada pasangannya ke pengadilan agama (PA) setempat sepanjang setahun terakhir.
BACA JUGA: Upah Minimum Alami Kenaikan, Tapi Sedikit..
Artinya, setiap bulan, minimal ada dua PNS yang pegatan.
Panitera Muda Hukum PA Pacitan Muhammad Mukti mengakui, tahun ini jumlah kasus perceraian di kalangan PNS meningkat jika dibandingkan dengan 2015.
BACA JUGA: Akreditasi Satu Puskesmas Harus Rogoh Kocek Rp 100 Juta
Tahun lalu, PA hanya menangani 17 kasus PNS yang cerai gugat talak.
''Sampai awal November, ada 23 perkara,'' ujarnya kemarin (14/11).
BACA JUGA: Musim Hujan Tiba, Jumlah Wanita Hamil Bertambah
Menurut dia, di antara jumlah perkara tersebut, hanya sembilan kasus perceraian yang mendapatkan restu atau izin bupati.
Sementara itu, sisanya masih menunggu proses kajian. Termasuk upaya mendamaikan PNS yang ingin bercerai tersebut.
''Namun, pada umumnya, upaya perdamaian menemui jalan buntu karena niat mereka telah bulat untuk berpisah dengan pasangannya,'' ungkapnya.
PNS yang bercerai, ucap Mukit, didominasi tenaga guru.
Alasan mereka pun beragam, mulai soal kesetiaan, penghasilan, hingga adanya pihak ketiga.
''Penyebab utamanya paling banyak karena faktor ekonomi. Namun, ada juga yang disebabkan keterlibatan pihak ketiga,'' ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Pacitan Indartato mengaku prihatin dengan meningkatnya tren perceraian di kalangan PNS lingkup pemkab.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, orang nomor satu di jajaran Pemkab Pacitan itu meminta kepada setiap kepala SKPD untuk tidak mudah menyerah dalam memberikan permohonan cerai kepada bawahannya.
''Saya meminta kepada setiap kepala SKPD, kalau ada pegawainya yang memohon gugatan cerai, upayakan jalur perdamaian dulu,'' tegasnya. (her/c22/diq/flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kantor Polisi Dilempar Batu, Pelaku Teriakkan Takbir
Redaktur : Tim Redaksi