Kapolda Sumut sudah membuat kesepakatan dengan Gubernur Sumut Syamsul Arifin dan jajaran muspida lainnya bahwa pengawasan polisi dalam proses tender secara intensif akan dimulai pada 2009 mendatang
BACA JUGA: Dana Pusat Menguap di Tangan Pejabat Daerah
Sasarannya adalah calo tender, atau istilah Nanan adalah preman tender."Kami sudah bicara dengan jajaran Muspida, mulai 2009 dalam proyek apa saja harus sudah melibatkan polisi sejak proses awal
BACA JUGA: Daerah Otonom Baru Stagnan
Ini bagian upaya prefentif, karena lebih baik mencegah daripada tindakan represifBACA JUGA: Kurangi Beban APBN, Daerah Perlu di-Merger
Acara ini dihadiri Gubsu Syamsul Arifin dan sejumlah bupati/walikota dari Sumut.Lebih lanjut Nanan mengatakan, selama ini ada indikasi banyaknya calo atau preman tender yang menjadikan proses pengadaan barang dan jasa menjadi tidak transparanKarenanya, pengawasan oleh aparat kepolisian di tingkat lapangan nantinya, para peserta tender akan diteliti secara detil"Akan kita tanya, mereka dari perusahaan apa dan mana berkas-berkasnyaKalau identitasnya tidak jelas dan syarat-syaratnya tidak lengkap, akan kita larang mengikuti tender," ulas Nanan(sam)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mardiyanto Minta Hormati Putusan MK
Redaktur : Tim Redaksi