jpnn.com, SURABAYA - Polda Temukan 25 Akun Penghasut Jelang Pilgub Jatim
Hoaks dan ujaran kebencian (hate speech) tampaknya masih dianggap sebagai bisnis menjelang pilkada.
BACA JUGA: Polda Metro Jaya Bantah Tahan Jonru Ginting, Tapi...
Buktinya, kemarin Bidhumas Polda Jatim merilis bahwa pihaknya menemukan 25 akun yang ditengarai menjadi akun-akun hoaks dan penebar kebencian.
Menurut Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera, temuan tersebut berdasar hasil patroli online yang dilakukan cybertroops Polda Jatim.
BACA JUGA: Penuhi Panggilan Polisi, Jonru Bilang Begini
''Sejauh ini, masih berupa promosi-promosi saja. Tetapi, ciri-ciri akun itu sudah seperti akun-akun milik sindikat Saracen (sindikat penebar hoax dan hate speech yang dibekuk Mabes Polri, Red),'' kata perwira dengan tiga melati di pundak tersebut.
Ciri-cirinya, akun dan situs itu belum lama muncul. ''Salah satu petunjuk akun tersebut adalah akun tidak jelas adalah history-nya. Jika Facebook, belum banyak posting,'' ujarnya.
BACA JUGA: Bang Jonru di Mana, Kok Tak Nongol di Polda Metro Jaya?
''Kalaupun ada posting-an, hanya ala kadarnya,'' imbuhnya.
Selain itu, profilnya bukan profil sebenarnya, terkesan ngawur atau bahkan menggunakan proxy server luar negeri.
Hanya, Barung masih enggan membuka media mana saja yang mulai melakukan tindakan tersebut.
''Media baru yang tiba-tiba muncul itu bertema pilkada,'' ucap Barung setelah menjadi pembicara sosialisasi Bahaya Opini Negatif Pilkada dan Pilgub 2018 kepada Kasubbaghumas polres jajaran Polda Jatim..
Akun-akun itu bervariasi. Ada yang memanfaatkan fanspage di Facebook, akun Twitter, hingga portal media online.
Mereka mempunyai berbagai macam kepentingan. Dari pemantauan polisi, saat ini mereka gencar menyosialisasikan bakal calon yang akan diusung.
''Tingkat kabupaten/kota maupun provinsi sama-sama gencar promosi,'' jelasnya.
Karena sifatnya masih promosi, polisi pun mengaku belum bisa ikut campur.
Menurut dia, tahap ini masih jadi domain komisi pemilihan umum daerah (KPUD).
Untuk sementara, berdasar penilaian polisi, belum muncul opini negatif atau dugaan penyerangan terhadap kandidat tertentu.
Khususnya yang akan bersaing pada pilkada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Namun, polisi telah mengintai pergerakan media tersebut. Setiap posting yang diunggah akan dipantau.
''Setiap hari akan kami evaluasi, sejauh mana efek yang dihasilkan sebuah posting-an akun,'' tuturnya.
Dia tidak ingin emosi masyarakat jadi terpicu karena sebuah ujaran kebencian atau kampanye negatif yang menyerang kandidat lainnya.
Apalagi sampai terjadi pengerahan massa hingga tindakan kontraproduktif lainnya.
''Jatim harus adem, jangan sampai terbawa suasana saat pilkada Jakarta,'' katanya.
Belum lagi, dia memprediksi berita-berita hoax bertema pilkada semakin marak.
Bahkan, jika tidak hati-hati, media mainstream pun bisa jadi akan ikut menyebarkan.
Kalau sudah begini, Barung mengaku tidak akan pandang bulu. ''Media mainstream pun tetap akan kami proses kalau memproduksi berita tidak benar,'' ujarnya.
Jika nama calon sudah muncul dan tim sukses terbentuk, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan mereka.
Tujuannya, terjadi kesepakatan bahwa tidak akan ada kampanye hitam selama pilkada berlangsung. Jika ada kampanye hitam, salah satu konsekuensinya adalah pidana.
Dia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan akun-akun yang dianggap bermasalah. Dengan begitu, pihaknya bisa lebih cepat melakukan penindakan.
''Tidak perlu datang ke mapolda, cukup mention akun kami saja, nanti kami tindak lanjuti,'' ucapnya.
Meski demikian, kewenangan penindakan tetap akan diserahkan kepada bagian reserse kriminal.
Pihaknya hanya berfungsi memberikan informasi. Informasi yang didapatkan akan diteruskan ke penyidik di Ditreskrimum maupun Ditreskrimsus.
Tidak hanya di tingkat polda, pemantauan dan penindakan juga dilakukan di polres jajaran.
Dia berharap Kasubbaghumas polres jajaran melakukan koordinasi dengan tim setiap kandidat di tingkat kabupaten kota.
Humas polres mengajak tim kandidat menciptakan pilkada damai melalui pemberitaan maupun opini di media sosial masing masing.
''Ada pakta integritas yang harus ditandatangani bahwa tim sukses siap berhadapan dengan hukum jika terbukti melakukan pelanggaran UU ITE,'' tutur lulusan Akpol 1992 itu.
Kendati potensinya tidak sebesar di Jakarta (semua bursa nama cagub nyaris homogen), Barung menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin kecolongan.
''Yang namanya akun hate speech, apa pun bisa buat bahan untuk menyerang lawan politik si pemesan,'' jelasnya.(aji/c20/ano/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gawat! Produsen Hoaks Bisa Berperan Besar di Pemilu 2019
Redaktur & Reporter : Natalia