jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengkritisi pernyataan mantan Menteri Keuangan M Chatib Basri yang memersoalkan kebijakan pemerintahan Joko Widodo mengobral insentif untuk menarik investasi. Misbakhun justru membela kebijakan pemerintah saat ini melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang berani melakukan terobosan demi mendongkrak investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Misbakhun mengatakan, Chatib harusnya memahami bahwa persoalan ekonomi global yang saat ini dihadapi pemerintah saat ini berbeda dengan saat akademisi Universitas Indonesia itu menjadi menteri keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Justru pemerintahan saat ini sedang menghadapi situasi mendesak yang membutuhkan terobosan dan keberanian untuk menarik investasi masuk ke Indonesia,” kata Misbakhun di Jakarta, Kamis (18/6).
BACA JUGA: Temuan BPK di KPU Bisa Berdampak pada Pilkada Langsung
Sebelumnya, Chatib mengingatkan agar pemerintah tak mudah mengumbar fasilitas insentif untuk meningkatkan daya tarik investasi. Alasannya, insentif bukan satu-satunya yang menjadi pertimbangan utama investor menanamkan modal di dalam negeri.
Kritikan Chatib itu ditujukan pada kebijakan pemerintah saat ini memberi fasilitas insentif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday. Menurutnya, justru yang lebih penting adalah kepastian dalam hal keberlangsunganan proyek infrastruktur.
BACA JUGA: Ini Daerah yang Bakal Gelar Pilkada Tanpa Calon Jalur Perseorangan
M Misbakhun. Foto: dokumen JPNN.Com
BACA JUGA: DPR Hanya Mengusulkan, Biar Pemerintah Memutuskan
Namun, menurut Misbakhun, kebijakan insentif fiskal berupa tax allowance dan tax holiday merupakan terobosan yang akan mampu mendorong pertumbuhan riil dan berkualitas. “Terobosan itu memang dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan guna memperbesar ketersediaan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan,” ujar politikus Golkar itu.
Lebih lanjut mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu itu memertanyakan kiprah Chatib saat menjadi menkeu maupun kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang miskin terobosan. Imbasnya, kata Misbakhun, berbagai persoalan perekonomian justru stagnan.
Misbakhun menambahkan, kalaupun saat ini pemerintah belum mampu mencapai target penerimaan pajak maka hal itu bukan persoalan utama. Tax allowance, kata Sekretaris Panja Penerimaan Negara DPR RI ini, dalam jangka pendek memang berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak.
“Tapi dalam jangka panjang penerimaan pajak akan meningkat seiring berubahnya iklim investasi yang lebih bergairah sehingga mendorong pertumbuhan industri nasional. Bila ini tercapai, tentu target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan lagi sekadar cita-cita,” ujarnya.(rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Senator Sebut Dana Aspirasi Salahi UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona
Redaktur : Tim Redaksi