jpnn.com - jpnn.com - Pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit, Jakarta Utara, dipermasalahkan anggota Komisi D DPRD DKI Muhammad Guntur.
Dia menduga ada banyak penyimpangan dalam proyek jalan sepanjang 2 kilometer yang mulai dikerjakan pada 2015 lalu tersebut.
BACA JUGA: Pegawai PT Billy Indonesia Diperiksa Terkait Nur Alam
Politikus Hanura itu mengaku bakal membujuk rekan-rekannya di legislatif agar membentuk panitia khusus untuk menyelidiki proyek JLNT Pluit.
"Atau Plt Gubernur DKI meminta kejaksaan atau KPK untuk menyelidiki karena kita sudah menduga ada yang tidak beres dalam proyek ini. Bila memang terbukti ada yang bermain, kita minta aparat penegak hukum langsung masukin aja para pemain itu ke penjara," tegas Guntur.
BACA JUGA: Pak Soni Minta Bank DKI Bantu Pedagang Pasar Senen
Untuk diketahui, pembangunan JLNT Pluit Jakarta Utara ternyata menyimpan sejumlah persoalan pelik. Proyek jalan yang menghubungkan Jalan Pluit Raya menuju Green Bay Pluit ini diduga menyerobot lahan milik PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Parahnya lagi, proyek yang pembangunannya hingga kini sudah mencapai 40 persen tersebut dikerjakan tanpa adanya perjanjian kerja sama.
BACA JUGA: Ahok Bela Jokowi dari Tudingan Mpok Sylvi
Guntur mengaku sudah pernah menanyakan hal ini kepada pihak eksekutif ketika Gubernur Basuki T Purnama masih berstatus aktif. Namun tidak ada tanggapan.
"Masa gubernur sebelum Plt bertugas, semua serba tertutup. Bahkan DPRD pun tidak dikonfirmasi, malah kita dapat kabar dari media massa," kata Guntur.
Selain indikasi permainan proyek, JLNT ini juga hanya berjarak sekitar 15 meter dari pemukiman warga Pluit Barat. Warga pun protes karena proyek dinilai menyebabkan banjir dan gangguan lingkungan.
Malahan, warga Pluit Barat sudah menyewa pengacara ternama untuk tindak lanjut ke pengadilan.
Kemudian, pendanaan proyek ini dari salah satu pengembang besar melalui anak perusahaannya. Disebut-sebut proyek ini nantinya akan menjadi penghubung ke salah satu pulau yang ada di kawasan reklamasi pantai di Jakarta Utara. (ipk/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Ditjen Pajak
Redaktur & Reporter : Adil