jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, rumah DP nol rupiah sebaiknya menggunakan konsep rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Bukan rumah susun sederhana milik (rusunami) seperti yang sekarang digunakan pihak pemprov
Penggunaan konsep rusunawa dinilai politikus NasDem ini penting agar tidak memunculkan persoalan-persoalan baru.
BACA JUGA: Apakah Anda Setuju Hunian DP Nol Rupiah? Alasannya?
"Nanti belakangan timbul lagi persoalan, nanti terjadi lagi jual beli lahan, macam-macam itu persoalan kalau Rusunami karena dia nanti tidak lagi dikelola oleh Pemprov," kata Bestari saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (19/1).
Terlebih lagi, kata dia, properti ini dimaksudkan sebagai tempat sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jadi, jika menggunakan konsep jual beli, MBR tidak akan sejahtera.
BACA JUGA: DP Nol Rupiah gak Jelas, Anies Diminta Lanjutkan Ide Ahok
Perlu diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan rumah-rumah tersebut nantinya dibandrol dengan harga kisaran Rp 185 juta sampai Rp 320 juta.
Sementara angsurannya akan disesuaikan dengan kemampuan warga Jakarta yang penghasilannya di bawah dari Rp 7 juta per bulan.
BACA JUGA: Anies Sebut 1.000 Becak Beroperasi di Jakarta
"Cicilannya 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan lain lain akan dibuatkan di situ. Jadi tidak seragam. Besaran kreditnya bisa diatur sesuai dengan kemampuan," ujarnya di lokasi, Kamis (18/1).
Pondok Kelapa sebagai pilot project program itu akan menciptakan 703 unit hunian vertikal. Di antaranya 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Secara rinci, harga dibanderol Rp 185 juta untuk tipe 21 dengan 1 kamar dan Rp 320 juta untuk tipe 36 dengan 2 kamar. (ce1/eve/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Program DP Nol Rupiah Anies Dikritik Bos Properti
Redaktur & Reporter : Adil