jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengatakan dana untuk partai politik yang bersumber dari APBN sebaiknya dilakukan jika keuangan negara sudah kuat.
Mengalokasikan dana parpol dalam kondisi APBN yang terbatas menurut Budiman Sudjatmiko akan mendapat respon negatif dari masyarakat.
BACA JUGA: LPSK Tolak Permohonan Perlindungan dari Feriyani Lim
"Pendanaan partai politik melalui APBN juga merupakan satu langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah para kader partai tergelincir dalam tindakan melawan hukum dan memperburuk citra institusi partai. Tapi harus juga diperhatikan kecukupan anggaran," kata Budiman Sudjatmiko, Rabu (11/3).
Pemberian dana untuk partai politik dari APBN, lanjutnya, harus disertai dengan syarat ada pemotongan terhadap tunjangan-tunjangan antara lain tunjangan reses dan aspirasi yang diterima oleh anggota partai yang duduk di DPR dan DPRD.
BACA JUGA: BW: Kenapa Saya Diperlakukan Seperti Ini?
"Secara pribadi saya bersedia jika potongan tersebut mencapai 50 persen dari tunjangan yang saya terima dan diberikan dengan syarat pelembagaan. Ada jaminan penggunaan anggaran tersebut dapat diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Dia jelaskan, dana untuk partai politik ditujukan bukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan politik dalam rangka Pilkada, pemilu legislatif dan agenda internal partai.
BACA JUGA: KPU Beri Sinyal Kubu Agung yang Sah Ajukan Calon Kada
"Dana tersebut harus digunakan untuk melakukan pendidikan politik warga negara, menanamkan nilai-nilai kejuangan, kebangsaan, memupuk jiwa kenegarawanan dan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masyarakat, sehingga daya jangkaunya lebih luas tidak terbatas pada kader partai," sarannya.
Selain itu ujarnya, dana untuk partai politik diberikan kepada partai yang dengan sungguh-sungguh melakukan rekruitmen kader secara bertahap dan terukur, pendataan anggota secara berkala, dan mampu mengumpulkan iuran anggota.
"Sehingga dana tersebut benar-benar diberikan kepada partai untuk membangun tradisi rekruitmen kader yang disiplin, juga akan membantu partai mempertanggungjawabkan kualitas kader partai sesuai dengan perolehan kursi atau suara di tiap tingkatan," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kebanjiran Surat dari Orang Kondang, Jokowi Kukuh Eksekusi Hukuman Mati
Redaktur : Tim Redaksi