jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfuz Sidik mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) agar tidak serta-merta menuruti permintaan Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) terkait penutupan situs-situs yang diduga menyebarkan paham radikal dan mendukung gerakan Negara Islam Irak Suriah (ISIS). Menurutnya, BNPT bukanlah atasan Kemenkominfo sehingga tidak semua permintaan harus langsung dilaksanakan.
“Kemenkominfo dan BNPT adalah lembaga negara yang sifatnya horisontal, hubungannya koordinatif. BNPT itu bukan atasan Kemenkominfo. Atasan Kemenkominfo adalah presiden. Jadi Kemenkominfo unduk kepada presiden, bukan kepada BNPT," kata Mahfuz kepada JPNN, Kamis (4/1).
BACA JUGA: Hitung Kerugian Negara Sendiri KPK Dianggap Berdosa
Mahfuz menambahkan, jika Kemenkominfo memblokir situs-situs hanya karena ada permintaan BNPT maka hal itu jelas langkah yang salah. Terlebih lagi, lanjut ketua komisi media dan intelijen di DPR itu, pemblokiran itu dilakukan tanpa didahului komunikasi dengan pihak pengelola situs. “Ini bisa jadi indikasi bahwa tata kelola pemerintahan yang sangat-sangat tidak baik," ujarnya.
Selain itu Mahfuz juga menegaskan bahwa pemblokiran itu menjadi bentuk kesewenang-wenangan terhadap kebebasan pers. Sebab, pemblokiran merupakan bentuk baru pemberedelan.
BACA JUGA: Kabareskrim Pastikan Denny Tidak Ditahan, Asalkan....
Anehnya lagi, katanya, situs-situs yang diblokir itu justru ada yang selama ini membantu BNPT dalam mencegah gerakan radikal. "Ini indikasi awal yang sangat tidak sehat bagi prinsip-prinsip penegakkan hukum karena dalam UU Pers, pemberedelan hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pengadilan," tegasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Raker dengan Wakapolri, Politikus Golkar Ungkit Kasus Surat Mandat Palsu Munas Ancol
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komjen Buwas Kantongi Dua Calon Tersangka dari Munas Ancol
Redaktur : Tim Redaksi