jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan kelompok garis keras di Indonesia yang diduga terafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria sudah dipetakan. Polri terus mengikuti pergerakan mereka.
"Jadi semua yang terafiliasi selama ini adalah kelompok garis keras yang ada di Indonesia dan petanya sudah ada di kepolisian. Kita ikuti terus," kata Kapolri kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (14/8).
BACA JUGA: Sidang DKPP Dilanjutkan dengan Agenda Pembuktian
Sutarman menjelaskan pemerintah sudah menolak paham dan kegiatan ISIS di Indonesia. Menurutnya, itu merupakan paham yang dalam mencapai tujuan menggunakan tindakan kekerasan.
"Jadi, tindakan apapun yang dilakukan kelompok manapun kalau berada di wilayah Indonesia dengan cara kekerasan harus kita lakukan penindakan hukum secara tegas," paparnya.
BACA JUGA: DPK dan DPKTb Bentuk Pelanggaran Masif
Dia mengatakan, Polri sudah memetakan beberapa pihak yang terpengaruh karena ketidaktahuannya. Langkah preventif pun dilakukan untuk mengingatkan masyarakat untuk tidak ikut-ikutan atau mendukung kegiatan ISIS.
"Di samping Polri melakukan langkah preventif, saya juga melakukan tindakan penegakan hukum," kata Sutarman.
BACA JUGA: Politisi Demokrat Merasa Kehilangan Laurens
Lebih jauh dia mengatakan, memang benar ada 56 Warga Negara Indonesia di Suriah yang menjadi pendukung ISIS. Mereka masuk ke Suriah melalui negara lain. Tidak langsung dari Indonesia ke Suriah.
Menurut Kapolri, sejauh ini sudah ada empat WNI meninggal dunia di Irak. "Ada yang (karena) bom bunuh diri," ujarnya.
Dia mengatakan, akan berbahaya bagi Indonesia jika mereka yang ikut berjuang di Irak dan Suriah kembali ke Indonesia kemudian melakukan cara-cara kekerasan seperti yang dilakukan di kedua negara tersebut.
"Oleh karenanya Polri dengan seluruh elemen bangsa bersama-sama memerangi dan penegakan hukum yang tegas kepada kelompok ini sehingga aman dari teror," paparnya.
Soal kewenangan pencekalan, Kapolri mengungkapkan bahwa itu merupakan kewenangan Imigrasi. Kapolri mengaku sudah berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyeleksi orang-orang Indonesia yang pergi ke Irak dan Suriah.
"Jadi kita pesan harus diperhatikan betul, sebab kewenangan ada di keimigrasian," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bantah Ada Intimidasi, Kapolri: Hadirkan Kapolres Dogiyai di MK
Redaktur : Tim Redaksi