Polri Tetap Bisa Dapat Remunerasi

JAKARTA - Maraknya pemberitaan tentang rekening gendut perwira Polri, mendapat kecaman dari masyarakatMereka menilai, Polri tidak layak lagi menerima remunerasi, karena dinilai gagal melakukan reformasi birokrasi.

"Polri tidak layak mendapatkan remunerasi

BACA JUGA: Hendarman Supandji Dilaporkan ke Mabes Polri

Lagi dalam penilaian tim reformasi birokrasi saja masih melakukan transaksi liar," kritik JWT Lengkey, mantan anggota DPRD Tomohon, Sulut, yang kini tergabung dalam LSM antikorupsi, kepada JPNN, Kamis (1/7).

Lengkey menilai, keinginan reformasi birokrasi di tubuh Polri tidak dijalani dengan segenap hati"Mau reformasi bagaimana? Di jalan-jalan polisi masih bisa disuap oleh para pelanggar lalu lintas

BACA JUGA: UU Pemda Hambat Profesionalisme PNS

Karena itu, bagusnya mereka tidak diberikan remunerasi saja," ketusnya.

Lantas, apa tanggapan Menpan & RB EE Mangindaan terhadap hal ini? Kepada JPNN, Mangindaan menegaskan bahwa saat ini Polri masih dalam tahap penilaian tim independen dan proses penyelarasan pemeringkatanArtinya katanya, jika hasilnya baik, Polri akan tetap mendapatkan remunerasi.

"Ini seperti kejadian Gayus dulu

BACA JUGA: Empat Sengketa Pemilukada Divonis Sore Ini

Banyak desakan agar Kemenkeu tidak mendapatkan remunerasiKalau pemerintah menghentikannya, kasihan kan PNS Kemenkeu yang kerjanya bersih dan bebas KKNMasa mereka harus dihukum untuk kesalahan yang tidak mereka buat," bebernya.

Dilanjutkan Mangindaan, pemberian remunerasi kepada Polri tetap berdasarkan kinerja individuOleh karena itu, yang terbukti bersalah dan kinerjanya buruk, tidak akan mendapatkan tunjangan kinerjanya.

"Pemerintah harus bijaksanaJangan karena kesalahan satu-dua orang saja, lantas mencap lembaga Polri jelek semuanyaSaya yakin masih banyak polisi yang baik kok," tandasnya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Surat Cegah Telat, Hartono Tanoesoedibjo ke Luar Negeri