jpnn.com - JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta membuka hasil rekapitulasi penghitungan hasil pilpres yang dilakukannya pada saat pemilu pilpres 9 Juli lalu.
Meski apa yang dilakukan oleh TNI untuk kepentingan internal, namun ketika sengketa hasil pilpres memasuki babak paling menentukan, TNI hendaknya membuka hasil rekapitulasi untuk membandingkan fakta di lapangan.
BACA JUGA: Tahun Depan, 7 Kementerian Dapat Anggaran Besar
"Demi kepentingan dan keselamatan bangsa dan semua pihak menerima hasil pilpres, sebaiknya TNI membuka hasil rekapitulasinya. Ini penting mengingat hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU tidak dipercaya dan digugat pasangan Prabowo-Hatta," kata anggota DPD RI, Poppy Dharsono, di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Poppy yang mantan Waketum KADIN masa kepemimpinan Aburizal Bakrie dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan KADIN masa kepemimpinan MS HIdayat ini yakin, TNI memiliki data akurat menyangkut hasil rekapitulasi penghitungan pilpres, mengingat aparat TNI ditugaskan untuk menjaga dan juga mencatat hasil pilpres di tiap TPS, walaupun hanya untuk kepentingan internal TNI.
BACA JUGA: Setelah Novela, Relawan Prabowo di Solo Juga Diintimidasi
Urgensi TNI membuka hasil rekapitulasi yang dilakukan pada 9 Juli lalu karena data yang diungkap KPU tidak dipercaya, begitu juga data hasil real count yang dilakukan tim pasangan Prabowo-Hatta. Jika TNI membuka hasil rekapitulasinya, maka ini menjadi pembanding yang menguatkan kepercayaan rakyat.
"Ya, selama ini rakyat belum sepenuhnya percaya pada KPU, sebab dalam pemilu legislatif 9 April 2014 banyak sekali gugatan dilayangkan pada KPU melalui MK, tapi tetap saja apa yang dilakukan KPU menjadi keputusan meskipun banyak kecurangan di lapangan. Saya mengalami sendiri bagaimana kecurangan dalam pelaksanaan pemilu dianggap angin lalu," ujar Poppy. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Pemda Diminta Gencar Sosialisasikan jadi CPNS Tanpa Uang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saksi Ahli Prabowo-Hatta Minta MK Tak Terpaku Unsur TSM
Redaktur : Tim Redaksi