jpnn.com, TARAKAN - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara Cabang Tarakan, Ahmad Yani mengungkapkan, pelaksanaan PPBD (penerimaan peserta didik baru) tahun ini cukup berjalan normal.
Meski demikian, ia mengaku pelaksanaan PPDB masih memerlukan sedikit evaluasi. Hal itu dikarenakan masih banyaknya masyakat yang belum merasakan kepuasan pada pelaksanaan PPDB kali ini.
BACA JUGA: Komisi 10 DPR Evaluasi Polemik PPDB Sistem Zonasi
“Sejauh ini pelaksanaan PPBD berjalan normal. Memang harus diakui masih ada perlu sedikit evaluasi. Namun, evaluasi ini bukan karena adanya kesalahan, tapi hanya menyesuaikan atau mengondisikan sesuai apa yang diinginkan masyarakat,” ujarnya (29/6).
Ia menerangkan, terdapat beberapa sistem yang memerlukan evaluasi seperti pelayanan antre dan layanan informasi. Oleh karena itu, ia mengakui masih terdapat keluhan masyarakat yang menganggap teknis pengantrean menyulitkan pendaftar.
BACA JUGA: Plt Bupati Minta PPDB Sistem Zonasi Tidak Diterapkan Tahun Depan
Selain itu, ia mengakui layanan informasi juga memerlukan sedikit evaluasi mengingat banyaknya masyarakat yang masih bingung terkait teknis pendaftaran.
BACA JUGA: Penjelasan Kemendikbud soal Kasus PPDB yang Dialami 24 Siswa Lulusan SDN 2 Sukasari
BACA JUGA: PPDB Jalur Zonasi, Ada Tim Survei Datang ke Rumah Calon Siswa
“Memang ini masih menjadi PR kami untuk ke depannya. Karena saya juga beberapa kali mendengar langsung keluhan masyarakat yang merasa lelahnya dengan berbagai prosesnya. Memang secara teknis cukup bagus untuk memaksimalkan penyeleksian, tapi mungkin perlu disederhanakan lagi,” tuturnya.
Dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil semua pihak untuk membahas kendala yang terjadi pada pelaksanaan PPDB 2019. Walau begitu, menurutnya sejauh ini pelaksanaan PPDB tahun ini sedikit lebih tertib daripada tahun lalu.
“Kami mengakui memang masih banyak mekanisme yang harus dibenahi. Walau begitu, setiap sekolah juga memiliki kemampuan terbatas dalam melayani banyaknya pendaftar. Insyaallah dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pertemuan dalam membahas apa saja yang menjadi masalah pada PPDB tahun ini. Sehingga itu akan menjadi evaluasi kita di tahun berikutnya,” bebernya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT) DR. Suyadi S.S., M.Ed menerangkan, seharusnya pendidikan dapat memberikan peluang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk memilih sekolah mereka untuk melanjutkan pendidikan sesuai kapasitasnya.
Selain itu, jika alasan pemerintah menerapkan sistem zonasi hanya demi pemerataan status sekolah, menurutnya hal tersebut disertai antisipasi konkret, agar pada praktiknya tidak ada satu pun masyarakat yang dirugikan.
“Jadi, pembatasan zonasi misalkan, itu kalau ada alasan-alasan tertentu, misalnya bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan itu bisa disesuaikan. Namun jangan sampai menutup kemungkinan peluang bagi siswa untuk meminati sekolah tertentu,” ucapnya.
Ia mengakui, masalah pendidikan saat ini amatlah runyam, karena tidak meratanya minat peserta didik pada setiap sekolah. Sehingga dengan sistem zonasi dapat membuat penyebaran siswa lebih merata. Hanya saja, strategi tersebut seharusnya juga tidak menjadi penghambat siswa berprestasi untuk mendaftar di sekolah favorit.
Berjalannya sistem zonasi saat ini terlihat pincang dengan tidak meratanya pembangunan sekolah di setiap wilayah.
Ia menjelaskan, sebenarnya sangat memungkinkan untuk dilakukan penyebaran siswa tanpa adanya zonasi jika pemerintah mau menciptakan roadmap bagi setiap sekolah.
Agar setiap sekolah, memiliki ciri khas dan tujuan berbeda. Dengan kondisi itu, status sekolah tidak lagi bergantung pada stigma favorit, karena setiap sekolah memiliki tujuan dan visi berbeda.
BACA JUGA: Wali Kota Bogor Bima Arya Bongkar Kecurangan PPDB Sistem Zonasi
“Kalau di luar negeri, setiap sekolah memiliki keunggulan dan ciri khas masing-masing. Sehingga, siswa banyak pilihan sekolah yang dianggap terbaik. Seperti yang saat ini dijalankan pada perguruan tinggi. Sistem pendidikan kita selalu berubah tergantung siapa yang berkuasa,” ungkapnya.
“Saya kira hingga saat ini dunia pendidikan kita belum memiliki roadmap yang jelas dari SD sampai SMA. Pendidikan kita terpontang-panting karena memang roadmap kita belum ada. Seharusnya pemerintah pusat lebih terfokus menciptakan roadmap daripada mengembangkan sistem zonasi setiap tahunnya,” jelasnya. (*/zac/eza)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal PPDB Jalur Zonasi, Ombudsman Tuding Mendikbud Tidak Konsisten
Redaktur & Reporter : Soetomo