JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak Presiden SBY menetapkan letusan Merapi sebagai bencana nasionalSalah satu pertimbangan PPP, wilayah yang terkena dampak langsung letusan salah satu gunung teraktif di dunia itu lebih dari satu provinsi, yakni Jogjakarta dan Jawa Tengah
BACA JUGA: Politisi Golkar Dorong Hukum Mati Koruptor
"Dampak berupa kehancuran sarana dan prasarana tidak hanya lokal, sudah meliputi kehidupan secara nasional, terutama kepentingan bisnis atau ekonomi," kata Wasekjen DPP PPP Muhamad Arwani Thomafi kemarin (16/11)Thomafi yang juga ketua Tim Pengawasan Khusus Bencana Merapi Wilayah Klaten- Boyolali di Komisi VIII DPR itu menambahkan, kerugian harta benda juga sudah begitu besar
BACA JUGA: Susno Meradang. Saya ini Jenderal !
Meskipun belum ada penghitungan secara resmi, dia menduga kerugian sudah melampaui batas kemampuan APBD provinsi dan kabupaten.Selain itu, korban meninggal sudah 215 orang
BACA JUGA: Ada Tokoh Partai Segera Diperiksa
Sebab, masih ada potensi korban belum ditemukan"Ditambah, ratusan korban masih dirawat," tegas Thomafi.Walaupun intensitas aktivitas Merapi cenderung turun, dia mengingatkan bahwa kondisi itu belum sampai pada kesimpulan final bahwa Merapi kembali "tertidur"Salah satu indikasinya, belum ada penurunan status awas.
Dia mengakui bahwa penanganan bencana letusan Merapi memerlukan komando dari pemerintah pusatPresiden memang sudah menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif sebagai komandan lapanganTetapi, menurut dia, negara harus secepatnya mengambil alih sepenuhnya semua penanganan MerapiBukan hanya saat tanggap darurat, melainkan sampai tahap recovery yang meliputi rekonstruksi dan rehabilitasiTerutama, yang terkait dengan recovery ekonomi masyarakat yang terkena dampak langsung letusan Merapi"Itu yang lebih penting dan berat dari sisi kemampuan anggaran daerahSekarang saja terlihat sudah sangat kewalahan sehingga memerlukan dukungan APBN," tegas dia
Dia juga meminta pemerintah mengkaji ulang rencana relokasi warga sekitar Merapi secara serius"Untuk menemukan jawaban pasti apakah relokasi merupakan solusi terbaik, warga di sabuk Merapi harus diajak bicara," ungkap diaKalaupun ada relokasi, dia mengusulkan pergeseran sampai tingkat dusun saja"Tidak perlu direlokasi sampai 15 kilometer seperti yang diwacanakan," ucap politikus dari daerah pemilihan Jawa Tengah III yang meliputi Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati itu.
Bila relokasi tersebut tidak memindahkan masyarakat dari basis ekonomi dan eksistensi kehidupan sehari-hari mereka, Thomafi optimistis warga lebih tenangDia khawatir, memindahkan masyarakat terlalu jauh dari kampung halaman bila dipaksakan sekarang justru menimbulkan persoalan baru.
"Misalnya, terkait dengan adaptasiApalagi, masyarakat masih menganggap kampung di sabuk Merapi itu sebagai tempat favorit," ulas dia"Tentu itu harus diiringi dengan kesiapan menghadapi kemungkinan bencana serupa pada masa mendatang," ucap dia(pri/c11)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Timur Janji Juga Usut yang Lain
Redaktur : Tim Redaksi