PPP Ketar-ketir

Sabtu, 17 September 2011 – 07:02 WIB

JAKARTA - Isu perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB II) sepertinya paling mengganggu Partai Persatuan Pembangunan (PPP)Salahsatu  menterinya yang kini duduk di Kementerian Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa disebut-sebut bakal segera di reshuffle, lantaran diduga melakukan kawin sirih

BACA JUGA: Senayan Tangkap Sinyal Serius Reshuffle



Sekjen PPP, M Romahurmuziy pun angkat bicara
Pihaknya menyatakan kesiapannya menghadapi reshuffle kabinet

BACA JUGA: Dana Anti Teror Naik Drastis

Namun, jika perombakan kabinet adalah kebutuhan Presiden
Karena presiden punya hak untuk memberhentikan menteri yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun

BACA JUGA: Mendagri Kaji Laporan Pemda Dipersingkat



"Sikap PPP akan menerima apapun yang menjadi keputusan presiden, pada dasarnya tanpa alasan yang jelas punManakala presiden merasa  reshuffle itu masalah kebutuhan maka lakukan tanpa banyak diwacanakan agar tidak mengganggu semangat dari pembantu-pembantunya," ujar Sekjen PPP, M Romahurmuziy kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jumat (16/9)

PPP menilai jika reshuffle dilakukan, harus sesuai kebutuhan presidenPPP tak mau reshuffle dilakukan karena ditekan kelompok-kelompok kepentinganSebab, lanjut Romi, evaluasi kinerja kementerian pada dasarnya hanya berujung dua pilihan, diteruskan tapi dengan catatan tingkatkan kinerjanya, atau gantiKarena itu, persoalannya harus diidentifikasi oleh presiden, siapa yang bertanggung jawab terhadap rendahnya serapan anggaran, seluruh menterikah, atau menteri tertentu

"Saya pikir, di mana-mana reshuffle adalah pisau dua mata, yang pertama adalah untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap sebuah rezimKedua, untuk meningkatkan kinerja kabinet, karena memang evaluasi UKP4 terhadap kontrak kinerja juga menghasilkan rapor biru dan merah," paparnya

Namun, Romi juga mengakui, bahwa saat ini kepercayaan pemerintahan terhadap pemerintah menurunEvaluasi kabinet pun menjadi solusiKarena pada kenyataannya, dari hari ke hari tingkat kepercayaan kepada pemerintah sudah menurun dibandingkan dengan ketika pertama kali dibentuk, sehingga kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan itu menjadi sahih"Jikapun reshuffle dilakukan, harus didasarkan atas ukuran yang jelasJangan karena like and dislike,"jelasnya

Lebih lanjut, dirinya juga berharap, Presiden lebih dulu mengajak bertemu partai koalisi sebelum melakukan reshuffle kabinet"Dalam kontrak politik yang ada, jika presiden berniat ingin mengganti anggota kabinet dari kader parpol, ketentuannya yang disepakati di situ adalah presiden akan mengkomunikasikan kepada parpol yang bersangkutan," tandasnya

Sebagaiman diketahui, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa saat ini tengah dilanda persoalan keluarga, yakni gugatan cerai istrinyaKendati demikian, PPP menepis telah menyiapkan pengganti Suharso sebagai Menpera"Tidak ada pembicaraan soal minta dipersiapkan kader untuk menggantikan Pak Suharso," imbuhnya

Bahkan, Romi berkeyakinan Suharso tak akan tergusurApalagi karena masalah pribadinya"Kalau berbicara pada konteks ini, etis tidaknya pada konteks atasan dan bawahanApapun presiden adalah atasan dari para menteriSaya belum mendengar kalau istrinya melaporkan tuntutanYang jelas itu urusan pribadi," jelasnya(dms)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BKN Pastikan Tahun Ini Masih Ada Penerimaan CPNS


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler