JAKARTA - Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali memanasBeberapa elit politisi Senayan menangkap pesan politik yang sangat kuat dari lingkaran satu istana, kalau SBY akan merombak kementeriannya dalam waktu dekat
BACA JUGA: Dana Anti Teror Naik Drastis
"Kali ini saya menangkap sinyal dan bahasa tubuh yang jelas dan klir dari Daniel (Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Red) tentang reshuffle itu," kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di gedung DPR, kemarin (16/9).
Sebelumnya, di Bina Graha, komplek Istana Kepresidenan, Daniel menyampaikan bahwa evaluasi menteri yang berujung pada reshuffle merupakan isu yang sensitif, namun tidak bisa ditutup "tutupi
"Tidak bisa menggunakan kata atau kalimat yang lebih terang selain presiden menangkap pesan itu dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk membuat perubahan -perubahan dalam kinerja yang tinggal tersisa tiga tahun," kata Daniel (Jawa Pos, 16/9).
Priyo yang juga Wakil Ketua DPR sepakat dengan Daniel
BACA JUGA: Mendagri Kaji Laporan Pemda Dipersingkat
Menurut dia, saat ini memang momentum yang paling tepat sekaligus momentum terakhir bagi presiden untuk melakukan reshuffleDia menambahkan semua tatapan mata publik tengah mengarah kepada kabinet
BACA JUGA: BKN Pastikan Tahun Ini Masih Ada Penerimaan CPNS
Melihat progress yang diraih dalam dua tahun ini, Priyo menilai publik cenderung menyangsikan kabinet bekerja seperti harapan presiden"Saya menyarankan momentumnya sudah tepat hari iniSinyal kali ini terang benderangTapi kalau meleset lagi lupakan reshuffle," katanya.Soal siapa saja menteri yang layak di-reshuffle, Priyo menyerahkan sepenuhnya kepada SBYTermasuk bila ada kader Golkar di kabinet yang akan masuk "kotak"Tapi, dia menyarankan agar bila itu terjadi, SBY mengajak bicara terlebih dulu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
"Khusus menteri dari Golkar, alangkah eloknya presiden mengajak berbicara ketum partai kami," ujarnyaDitambahkan Priyo, persoalan reshuffle tidak perlu dibahas sekretariat gabungan (setgab)"Hanya fatsunnya, ketum koalisi diajak bicara," tegas Priyo.
Berbeda dengan Priyo, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menganggap bahwa jika SBY serius akan melakukan reshuffle maka seharusnya tidak perlu mengajak bicara partai-partai mitra koalisiSebab, mantan sekjen PDI Perjuangan itu juga menilai, kalau reshuffle kabinet merupakan ujian pula bagi kemandirian SBY dalam menjalankan pemerintahan
"Sebab pengalaman selama ini, semakin SBY berkonsultasi dengan para ketua umum (partai-partai koalisi), semakin membuat SBY tidak jadi mereshuffle," kata Pramono.
SBY, saran dia, seharusnya lebih menggunakan pertimbangan kepatutan dan kelayakan dari menteri-menteri yang ada"Kalau ingin dicatat sejarah mewariskan pemerintahan lebih kuat lebih baik," imbuh Pramono, kembali.
Wasekjen DPP PAN Teguh Juwarno juga memprediksi akan ada reshuffleMenurut dia, perombakan kabinet akan segera terjadi tak lama lagi"Ini sinyal tegas presiden akan melakukan reshuffle," katanyaTapi, lanjut teguh, semua berpulang kepada pilihan presidenHanya saja Teguh berharap, kali ini, SBY lebih percaya diri dalam membuat keputusan.
"Jangan sampai mundur "mundur lagiKalau itu terjadi, maka kredibilitas presiden akan runtuh," katanyaDi tengah terpaan kasus korupsi yang menyentuh lingkaran dekat presiden dan kementerian, Teguh menyarankan agar presiden menunjukkan komitmentnya.
"Ini momentum bagi presiden untuk memecat para pembantu yang bermasalah dan kinerjanya tidak memuaskan," ujar TeguhSBY, tegas dia, harus memanfaatkan sisa waktu tiga tahun pemerintahan untuk menorehkan tintas emas
Menanggapi desakan tersebut, Daniel Sparringa mengatakan, rasan-rasan mengenai kinerja sebagian anggota kabinet dalam dua tahun ini sudah didengarBegitu juga juga dengan pandangan dan penilain, baik dari kalangan dalam maupun luar"Berbagai pandangan serta penilaian tentang ikhwal itu, telah sampai dalam mata rantai pengambilan keputusan presiden," katanya.
Presiden, kata dia, menyadari dari sifat mendesak tersebut"Pada akhirnya, menyelamatkan masa depan republik adalah yang paling penting dari semua yang ingin kami capai," urainya.
Di bagian lain, kisruh kasus korupsi di kementerian, rupanya, belum masuk dalam bahan evaluasi yang dilakukan oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)Meski begitu, kementerian yang saat ini bermasalah dengan kasus hukum mendapat perhatian ekstra dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Oh, sangat mendapat perhatian," kata Kuntoro saat disebutkan contoh kasus yang terjadi di KemenakertransNamun saat ditanya alasan perhatian pada kasus di kementerian pimpinan Muhaimin Iskandar itu, dia menjawab diplomatis"Saya tidak menyebutkan secara khusus, tapi yang ada di pemberitaan akhir-akhir ini," ujar Kuntoro.
Berdasarkan evaluasi tiga bulanan yang terakhir dilakukan UKP4, kata Kuntoro, memang belum ditemukan adanya dampak kasus korupsi di kementerian dengan capaian kinerjaNamun kepastian mengenai dampak tersebut bisa dilihat dari hasil evaluasi akhir tahun nanti"Sementara ini belum kelihatanTapi nanti kita lihat apakah mengganggu atau tidak, kita lihat akhir tahun," urainya.
Kuntoro mengatakan, hasil evaluasi tiga bulanan tersebut sudah diserahkan ke presidenTerkait dengan hasilnya, Kuntoro enggan membeberkannya"Saya tidak bisa sampaikan karena itu bagian yang harus dilihat presiden," elaknya.
Yang pasti, kriteria penilaian yang sudah dilakukan tersebut tidak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di kementerianUKP4 hanya menilai dari capaian kinerja, yakni apakah program-program yang ditetapkan terlaksana atau tidak"(Kasus korupsi) itu bukan urusan UKP4," ucapnya(pri/dyn/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tujuh Waduk Sudah Kering
Redaktur : Tim Redaksi