PPP Minta Komisi III Cecar Kapolri

Atas Ketidakhadirannya di Sejumlah Acara Kenegaraan

Rabu, 18 Agustus 2010 – 00:46 WIB

JAKARTA - Ketidakhadiran Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sidang bersama DPR dan DPD, Senin (16/8) lalu, terus menuai kritik dari anggota dewanPasalnya, Kapolri dianggap merendahkan presiden.

“Ini sangat aneh, sebagai penanggungjawab keamanan, kok Kapolri gak datang

BACA JUGA: Anggap MK Ragu-ragu Buat Terobosan

Sedangkan tamu undangan negara sahabat saja pada datang dalam acara kenegaraan itu sebagai penghormatan kepada negeri ini,” kata Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuzy, kepada INDOPOS (grup JPNN), Selasa (17/8).

Romi, panggilan akrab Romahurmuzy, juga mengaku kaget bahwa saat membaca sejumlah media massa, ketidakhadiran Kapolri dalam sidang paripurna DPR Senin (16/5) lalu adalah untuk kelima kalinya
“Belum reda perbincangan atas batalnya serah terima jabatan di institusi Polri, kini Kapolri membuat ulah lagi dalam acara di DPR

BACA JUGA: KPU Pusat Merasa Malu soal Dugaan Korupsi KPU Konsel

Ini jelas jadi pertanyaan besar, ada apa ia tidak datang
Dan kami Fraksi PPP meminta anggota fraksi kami yang ada di Komisi III untuk mempertanyakan hal itu,” ujar Romi.

Ketika disinggung apakah ketidakhadiran itu diduga ada kerenggangan antara istana dan Kapolri terkait mutasi sejumlah perwira tinggi dan beberapa masalah lain di kepolisian, Romi enggan mengkomentari hal tersebut.

Sementara anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyatakan kasus menghilangnya Kapolri dalam 5 kali acara kenegaraan patut menjadi pertanyaan besar

BACA JUGA: Kemenangan Tigor-Suheri Terus Digoyang

Pasahlany hal itu telah menimbulkan kesimpangsiuran di publikUntuk itu, Komisi III meminta agar Kapolri melakukan klarifikasi.

“Saya berharap Kapolri segera memberikan penjelasan kepada publikKalau memang sakit, ya katakan saja sakitToh, Kapolri itu manusia biasa dan bukan Superman,” imbuhnyaSelain itu, Nasir juga mengharapkan agar calon Kapolri harus bisa mengambil pelajaran atas kasus ‘menghilang’ nya Kapolri dalam sejumlah acara kenegaraan.

“Menghilangnya Kapolri BHD itu memang termasuk masalah kecilTapi itu menjadi besar, tatkala menjadi kesimpangsiuranDan ini harus menjadi contoh buat calon Kapolri mendatang,” katanya.

Menurut Nasir, menghilangnya BHD itu menunjukkan lemahnya protokoler di internal polriBahkan, Polri dinilai terlalu membudayakan jawaban bahwa ketidakhadiran Kapolri karena ada tugas negara atau dipanggil oleh presiden“Inilah budaya yang tidak bagus demi memuaskan publik, di mana polisi menganut istilah di atas langit ada langitAtau di atas Kapolri ada PresidenDan jika Kapolri tidak ada di tempat, itu hampir dijawab ada panggilan oleh Presiden,” ulassnya.

Ketidakhadiran Kapolri pada acara pidato kenegaraan Presiden SBY di Gedung DPR RI dikarenakan harus melakukan acara pelantikan tujuh pejabat utama di lingkungan Mabes PolriSaat itu dia terlihat sehat dan tampak tidak sakitHal itu sangat berbeda dengan apa yang muncul di pemberitaan bahwa ia sakit“Kalau mau melakukan pelantikan itu kan bisa di lain waktu disaat tidak bertabrakan dengan agenda kenegaraan presiden,” ucap Romi yang juga diamini oleh Nasir(dil)

BACA ARTIKEL LAINNYA... FPDIP Kritisi Pidato SBY


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler