jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan hukum jika Bupati Bogor Ade Yasin membutuhkan.
PPP akan memberikan advokasi kepada Ade yang sudah menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: Cari Bukti Kasus Ade Yasin, KPK Sampai Berangkat ke Bandung
"Bidang hukum DPP PPP telah berdiskusi untuk menyiapkan bantuan hukum bagi Ade Yasin, jika dibutuhkan," kata Ketua Bidang Hukum DPP PPP Andi Surya saat dihubungi, Sabtu (30/4).
Menurut Andi Surya, persiapan bantuan hukum ini sesuai dengan aturan dalam AD/ART partai. Jika ada pengurus dan kader yang terkena persoalan hukum, partai siap memberikan bantuan jika diperlukan.
BACA JUGA: Ade Yasin Ditangkap KPK, Ketua DPRD Bogor Merespons Begini, Simak Kalimatnya
Ade Yasin merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat periode 2021-2026.
Andi Surya menuturkan perwakilan dari DPP PPP sudah bertemu dengan keluarga Ade Yasin di Bogor pada Kamis (28/4).
BACA JUGA: Ssst, Penyidik KPK Temukan Bukti Ini pada Kasus Ade Yasin
"Pertemuan itu membicarakan soal bantuan pendampingan hukum untuk Ade Yasin jika diperlukan. Dari pihak keluarga menyatakan, akan dimusyawarahkan dulu di internal keluarga," katanya.
Sebelumnya, KPK pada Kamis (28/4) dini hari, menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin tersangka kasus suap terkait audit laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor.
Bersama dengan Ade Yasin, KPK juga menetapkan sebagai tersangka empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Bogor yakni, Sekretaris Dinas PUPR Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Rizki Taufik.
KPK juga menetapkan empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat yang menjadi tim auditor pemeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Mereka adalah, pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, yakni Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), Pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan Pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).
KPK juga telah menahan delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2021.
"Kedelapan tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4) dini hari. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Kasus Ade Yasin, KPK Lakukan Penggeledahan Dua Hari Berturut-turut, Ini Hasilnya
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga