PPP Tak Gentar Diancam Demokrat

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Arwani Thomafi, menegaskan bahwa PPP tidak khawatir dengan ancaman reshuffle kabinet yang dilontarkan Partai Demokrat (PD)Alasannya, dalam urusan menyusun kabinet, PPP langsung berhubungan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

BACA JUGA: Pengamat Nilai Setgab jadi Kebutuhan Demokrasi

Lagi pula, reshuffle bukan wewenang Partai Demokrat"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sepanjang isu reshuffle kabinet hanya diendus oleh Partai Demokrat karena reshuffle sepenuhnya wewenang presiden, bukan wewenang Partai Demokrat," tegas Thomafi kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (30/12).

Dipaparkan pula bahwa dulunya saat proses penyusunan kabinet dulunya, PPP dan partai koalisi lainnya berurusan langsung dengan SBY

BACA JUGA: PKB Bantah Setgab Lawan Demokrasi

Karena itu, soal reshuffle PPP akan lebih percaya jika hal itu dilontarkan Presiden SBY.

"Urusan reshuffle merupakan hak prerogatif presidenOleh karena itu, ancaman reshuffle yang dikeluarkan Partai Demokrat justru bisa mengganggu kinerja SBY sendiri, kata anggota Komisi VIII DPR itu.

Lebih lanjut Thomafi menilai isu reshuffle yang dijadikan ancaman oleh Partai Demokrat justru menjadi semacam campur tangan  terhadap kewenangan Presiden SBY

BACA JUGA: Demokrat Lirik Puan, Tjahjo, dan Pram

"Itu tidak elok karena telah mengintervensi hak-hak presiden," ungkapnya.

Dikatakan Thomafi, kritik yang dilontarkan PPP justru bertujuan agar parpol anggota Setgab segera mengambil langkah kongrit menghadapi simpang siur informasi mengenai sikap Setgab terhadap banyak hal di negeri iniDengan adanya langkah kongrit itu, PPP berharap Setgab dapat dikembalikan pada tujuan awal pendiriannya.

"Tujuan awalnya (Setgab)  mendorong percepatan program pemerintahan SBY-Boediono, tapi tidak ada aturan yang mengikatKalau ini dirasa melenceng, wajar dievaluasi agar Setgab kembali ke tujuan awalJadi, tidak perlu ada ancam-mengancam," pungkasnya.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Masih Ragu Putuskan Pilgub oleh DPRD